Heboh Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu per Pasang, Ini Klarifikasi Mensos

Jakarta, MI - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi viralnya anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp700.000 per pasang. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan harga pembelian langsung, melainkan batas maksimal atau pagu anggaran.

Gus Ipul memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai aturan yang berlaku, melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif. Penentuan pemenang juga didasarkan pada penawaran terbaik yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa Sekolah Rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggungjawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos, dikutip Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, penetapan pagu anggaran dilakukan berdasarkan survei dan mekanisme yang berlaku. Setelah itu, proses pengadaan dilaksanakan secara kompetitif. 

“Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata dia.

Pada tahun 2025, pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat juga mencakup beberapa jenis sepatu yang diberikan untuk menunjang berbagai aktivitas para siswa, yakni:

• Sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) untuk aktivitas luar ruang
• Sepatu PDH (Pakaian Dinas Harian) untuk kegiatan belajar di kelas
• Sepatu olahraga untuk aktivitas fisik
• Sepatu harian/santai untuk penggunaan di lingkungan asrama

Seluruh jenis sepatu tersebut sudah termasuk kaos kaki, sehingga kebutuhan dasar siswa dapat terpenuhi tanpa tambahan biaya. 

Selain sepatu PDL yang memiliki pagu anggaran Rp700.000 dan direalisasikan di bawah angka tersebut, terdapat pula jenis sepatu lain dengan harga yang lebih rendah, berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000, tergantung model dan peruntukannya.

Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo serta seluruh jajaran Kemensos berkomitmen menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

“Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, seluruh proses pengadaan berada dalam pengawasan ketat dan terbuka untuk audit, sehingga setiap potensi penyimpangan dapat terdeteksi dan diproses secara hukum.

“Kalau memang ada bukti yang kuat adanya penyimpangan, ya akan diproses secara hukum. Maka saya berulang-ulang, saya sampaikan bersama Pak Wamen ini kepada jajaran Kementerian Sosial untuk tidak melakukan penyimpangan. Jika ada bukti, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Gus Ipul juga meluruskan narasi yang beredar beserta foto di layar digital yang menampilkan dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan, foto tersebut merupakan potongan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025 lalu.

Ia menegaskan bahwa sepatu yang dibagikan dalam kegiatan itu merupakan bantuan pribadi dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial.

“Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” pungkas Gus Ipul.