Cipayung Plus Bongkar Dugaan Pemborosan Rp1,7 T di BGN, Desak Prabowo Copot Dadan Hindayana

Jakarta, MI – Koalisi organisasi mahasiswa dan pemuda Cipayung Plus melontarkan kritik keras terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan pemborosan anggaran jumbo dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi hingga memberhentikan Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta, Minggu (26/4/2026), Cipayung Plus menilai program MBG memang memiliki tujuan strategis untuk memperbaiki kualitas gizi dan pendidikan nasional. Namun, pelaksanaannya justru disebut sarat kejanggalan, pemborosan, dan dugaan pelanggaran tata kelola anggaran negara.

Koalisi yang terdiri dari PMII, IMM, PMKRI, GMKI, KAMMI, KMHDI, HIMAPERSIS, LMND, dan Hikmahbudi itu menyoroti sejumlah proyek bernilai fantastis di lingkungan BGN.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 dengan total nilai mencapai Rp508,4 miliar. Harga kontrak disebut mencapai Rp17,9 juta per unit, jauh di atas harga pasar global yang berkisar Rp8 jutaan.

Tak hanya itu, pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp42 juta per unit juga dipersoalkan. Cipayung Plus menilai proyek tersebut tidak memiliki analisis kebutuhan yang jelas dan diduga cacat prosedur sejak tahap perencanaan hingga sudah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sorotan juga diarahkan pada proyek pembangunan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) senilai Rp1,2 triliun yang dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada Perum Peruri. Mereka menilai BGN gagal membuktikan unsur kedaruratan yang menjadi syarat utama dalam penunjukan langsung proyek pemerintah.

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan publik diduga dilanggar karena identitas vendor bahkan disembunyikan dalam sistem pengadaan elektronik,” ujar Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Riyan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Cipayung Plus menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan berpotensi membahayakan kualitas program yang menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat utama.

Atas berbagai dugaan tersebut, mereka melayangkan lima tuntutan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Mulai dari mendesak Presiden mengevaluasi dan mencopot Kepala BGN, meminta KPK mengaudit seluruh transaksi pengadaan tahun anggaran 2025–2026, hingga menuntut pengembalian dana publik yang diduga dipakai untuk belanja non-esensial.

Mereka juga mendesak penghentian praktik pemborosan birokrasi serta mengajak masyarakat sipil ikut mengawal penggunaan anggaran negara.

“Jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak segera mengambil langkah tegas, maka kami siap menggalang konsolidasi nasional dan melakukan aksi bersama sebagai bentuk perlawanan terhadap pemborosan dan penyalahgunaan anggaran negara,” tegas Riyan.