Jakarta, MI - Upaya pemerintah memperluas peluang kerja formal bagi pekerja migran Indonesia terus diperkuat. Kali ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjajaki kerja sama strategis dengan Pemerintah Prefektur Miyazaki, Jepang, guna membuka lebih banyak penempatan tenaga kerja terampil di berbagai sektor industri.
Kerja sama itu dibahas dalam pertemuan resmi antara Menteri P2MI Mukhtarudin dan delegasi Pemerintah Prefektur Miyazaki di Kantor KP2MI, Jakarta, Selasa (12/5/ 2026).
Delegasi Jepang dipimpin langsung Gubernur Prefektur Miyazaki Kohno Shunji, didampingi Wakil Ketua DPRD Miyazaki Yamashita Kotobuki serta Ketua Federasi Kamar Dagang dan Industri Miyazaki Mera Mitsunori. Pertemuan juga diikuti secara daring oleh perwakilan KBRI Tokyo dan Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri.
Sementara Menteri Mukhtarudin hadir bersama jajaran pejabat KP2MI, di antaranya Dirjen Promosi Dwi Setiawan Susanto, Dirjen Penempatan Ahnas, Dirjen Pelindungan Rinardi, serta Dirjen Pemberdayaan Moh. Fachri.
Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan pelindungan pekerja migran dan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami berkomitmen meningkatkan pelindungan dari sebelum, selama, hingga sesudah penempatan. Selain itu, kami fokus meningkatkan kualitas pekerja migran agar mampu mengisi lowongan pekerjaan formal atau skilled worker di pasar global,” ujar Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar dari bonus demografi. Pada 2025, jumlah penduduk usia produktif mencapai 183 juta jiwa dan diperkirakan meningkat menjadi 207 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang.
Untuk memaksimalkan peluang tersebut, pemerintah tengah membangun ekosistem penyiapan tenaga kerja terampil melalui kolaborasi dengan 12 kementerian/lembaga serta perguruan tinggi guna mencetak SDM berstandar global.
Mukhtarudin menilai Prefektur Miyazaki memiliki peluang besar bagi pekerja migran Indonesia, terutama di sektor manufaktur, pertanian, kesehatan atau caregiver, hingga hospitality dan perhotelan.
Berdasarkan data Sisko-P2MI, sejak Januari 2025 hingga 8 Mei 2026 terdapat 30.835 penempatan pekerja migran Indonesia di Jepang. Dari jumlah itu, sebanyak 105 pekerja ditempatkan secara khusus di Prefektur Miyazaki.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, kedua pihak kini mulai menyusun nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan itu nantinya akan mencakup promosi pendidikan bahasa dan budaya Jepang, pembentukan pusat konsultasi dan sistem berbagi informasi, hingga monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala.
“Kami berharap MoU ini segera terealisasi dan diikuti dengan plan of action yang konkret. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan 500 ribu pekerja terampil melalui program upskilling yang dimulai pada 2026 hingga 2029,” kata Mukhtarudin.
Ia berharap kerja sama dengan Miyazaki dapat menjadi model kolaborasi ketenagakerjaan yang bisa direplikasi dengan prefektur lain di Jepang.
Sementara itu, Gubernur Kohno Shunji mengaku terkesan dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan besarnya potensi tenaga kerja yang dimiliki.
Menurutnya, Prefektur Miyazaki saat ini menghadapi persoalan serius berupa penurunan populasi yang berdampak pada berkurangnya tenaga kerja di berbagai sektor industri dan layanan publik.
“Populasi kami saat ini sekitar satu juta jiwa, dengan jumlah warga asing sebanyak 10 ribu orang, di mana tiga ribu di antaranya adalah warga negara Indonesia. Kami berharap ke depannya dapat menerima lebih banyak tenaga kerja dari Indonesia untuk mendukung pembangunan daerah kami,” ungkap Kohno.
Ia juga menyambut positif rencana penandatanganan MoU dengan Pemerintah Indonesia.
“Saya pribadi sangat senang mendengar usulan MoU ini dan ingin agar prosesnya berjalan secepat mungkin. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk mempererat pertukaran sumber daya manusia antara Indonesia dan Jepang,” imbuhnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan ke dalam langkah konkret. Kolaborasi Indonesia dan Prefektur Miyazaki diharapkan bukan hanya menjadi solusi kebutuhan tenaga kerja di Jepang, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan serta kompetensi global bagi pekerja migran Indonesia.
