Jakarta, MI - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memutuskan akan menggelar ulang babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) antar SMA di Kalimantan Barat menyusul polemik penjurian yang viral di media sosial karena sikap dewan juri yang berasal dari kesekretariatan MPR.
Meski demikian, SMAN 1 Pontianak melalui pernyataan resminya menyatakan tetap menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung SMAN 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional.
Kepala SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, mengatakan pihak sekolah memberikan dukungan penuh kepada SMAN 1 Sambas untuk berlaga di ajang LCC 4 Pilar tingkat nasional.
"SMAN 1 Pontianak menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan serta menyampaikan dukungan penuh kepada SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar tingkat nasional," ujar Indang dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (14/5/2026).
Indang juga menegaskan sejak awal pihaknya tidak pernah berniat membatalkan hasil perlombaan. Ia menyebut langkah yang dilakukan sekolah hanya bertujuan meminta penjelasan dan klarifikasi terkait proses penilaian dalam final lomba.
Indang menjelaskan, protes yang disampaikan siswa saat perlombaan hingga ramai diperbincangkan di media sosial dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi yang jelas.
"SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan," tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak akan ikut serta apabila Lomba Cerdas Cermat tingkat Kalimantan Barat 2026 diulang seperti yang disampaikan MPR RI pekan ini.
"SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang," tegasnya.
Selain itu, pihak sekolah menegaskan upaya yang dilakukan bukan ditujukan untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga maupun pihak tertentu.
"Langkah yang dilakukan bukan merupakan upaya untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu," ungkapnya.
Selain itu, SMAN 1 Pontianak turut menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat selama polemik berlangsung. Pihak sekolah juga meminta maaf atas kegaduhan yang muncul akibat persoalan tersebut.
"SMAN 1 Pontianak memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi, serta mengajak semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan semangat kebersamaan," ucapnya.
Pihak sekolah juga mengimbau semua pihak untuk menjaga iklim pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua peserta didik.
"Sampai jumpa di LCC 4 Pilar 2027," katanya.
Diketahui, polemik final LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat menjadi sorotan publik setelah video penilaian dewan juri terhadap peserta SMAN 1 Pontianak viral di media sosial. Kontroversi tersebut memicu protes dari peserta, alumni, hingga masyarakat luas dan berujung pada permintaan maaf serta komitmen evaluasi dari MPR RI.
MPR Putuskan Final LCC Kalbar Diulang
Setelah menjadi sorotan selama beberapa hari, MPR RI memutuskan akan menggelar ulang final cerdas cermat empat pilar antar SMA di tingkat Kalbar.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ahmad Muzani menegaskan pihaknya telah melakukan evaluasi dan mengambil keputusan terkait polemik tersebut. "Lomba cerdas cermat (LCC) di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang," ujarnya.
Meski begitu, Ahmad Muzani belum mengungkap jadwal pasti pelaksanaan ulang kompetisi tersebut. Namun, MPR memastikan akan digelar dalam waktu dekat.
Selain itu, Muzani mengatakan dewan juri pada final ulang nantinya akan dipilih secara independen di luar Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR. Para juri akan dipilih dari kalangan akademisi di wilayah Kalimantan Barat.
"Juri yang akan menjuri dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen," ucapnya.
Polemik dalam final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat sendiri bermula saat dewan juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban serupa yang disampaikan regu B dan regu C pada sesi pertanyaan rebutan.
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa acara dikutip dari YouTube MPR, Senin (11/5/2026).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang menekan bel terlebih dahulu menjawab bahwa "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."
Namun, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita, yang bertindak sebagai dewan juri justru memberikan nilai minus 5 kepada Regu C karena jawaban tersebut dianggap keliru.
Pertanyaan kemudian dilempar kepada peserta lain dan dijawab oleh Regu B dengan jawaban yang sama. Kali ini, dewan juri menyatakan jawaban tersebut benar dan memberikan nilai 10 poin.
Keputusan itu membuat peserta dari Regu C mengajukan keberatan. Mereka tampak kebingungan karena jawaban yang mereka berikan dianggap salah meski sama.
Meski mendapat protes, Dyastasita tetap pada keputusannya. Ia beralasan jawaban regu C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Regu C kembali menyampaikan protes. Josepha Alexandra atau yang akrab disapa Ocha, selaku peserta yang menjawab pertanyaan tersebut, menegaskan bahwa sejak awal dirinya sudah menyebut Dewan Perwakilan Daerah dalam jawabannya. Namun, keputusan juri tetap tidak berubah.
Sementara itu, dewan juri lainnya, Indri Wahyuni, meminta peserta agar menyampaikan jawaban dengan artikulasi yang jelas.
Dalam tayangan di YouTube, pembina dari SMAN 1 Pontianak terlihat sempat ingin menyampaikan pendapat, namun kemudian disanggah pihak juri.
Di sisi lain, pembawa acara yang memandu jalannya lomba meminta seluruh peserta bersikap sportif dan menerima keputusan dewan juri yang dianggap memiliki kompetensi. MC juga sempat menyinggung soal “perasaan” peserta yang mengajukan protes.
Belakangan, MPR RI menyampaikan permintaan maaf atas polemik penilaian yang viral tersebut. Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dewan juri dan sistem lomba.
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," ucap Abcandra dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Selain itu, MC dalam kegiatan tersebut juga telah menyampaikan permintaan maaf secara tertulis melalui akun Instagram pribadinya.
