Medan, MI - Blackout listrik yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera selama dua hari berturut-turut memicu gelombang kemarahan publik.
Dari Aceh hingga Lampung, masyarakat dipaksa menghadapi gelap gulita, cuaca panas, lumpuhnya aktivitas ekonomi, hingga antrean panjang BBM akibat sistem kelistrikan PT PLN (Persero) yang kembali kolaps.
Di Kota Medan, Sumatera Utara, warga mengaku kecewa karena listrik sempat menyala beberapa jam sebelum akhirnya kembali padam pada Sabtu malam (23/5/2026).
“Rakyat seperti dipermainkan PLN. Sempat hidup sebentar, lalu mati lagi sampai malam ini,” ujar Abdul, warga Jalan Megawati, Medan Area.
Kondisi tersebut membuat warga terpaksa keluar rumah untuk mencari udara segar akibat suhu panas dan matinya pendingin ruangan. Kemacetan pun terjadi di sejumlah titik karena masyarakat memilih berkumpul di luar rumah.
“Di rumah panas sekali. Orang-orang keluar semua karena tidak kuat,” katanya.
Tak hanya itu, kepanikan juga terjadi di sejumlah SPBU. Isu kelangkaan BBM di tengah blackout memicu antrean panjang kendaraan di berbagai daerah.
“Pom bensin penuh semua. Orang takut BBM habis karena listrik padam terus,” tambah Abdul.
Situasi serupa juga terjadi di Jambi dan sebagian wilayah Pekanbaru, Riau. Setelah sempat pulih, listrik kembali padam dan memicu kemarahan warga.
“Iya padam lagi. Parah kali PLN ini,” kata Ahmad, warga Kota Jambi.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Ia menyebut blackout dipicu gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi akibat cuaca ekstrem.
“Kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat imbas pemadaman total sistem kelistrikan Sumatera,” ujar Darmawan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Namun permintaan maaf tersebut dinilai tidak cukup. Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) sekaligus Ketua Umum PP IWO, Teuku Yudhistira, menegaskan Dirut PLN harus bertanggung jawab penuh atas blackout yang disebutnya terus berulang.
“Ini bukan kejadian pertama. Kalau blackout terus berulang, berarti ada kegagalan serius dalam tata kelola dan pengawasan sistem kelistrikan PLN. Permintaan maaf tidak cukup. Dirut PLN seharusnya punya rasa tanggung jawab moral untuk mundur,” tegas Yudhistira.
Menurutnya, blackout massal bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bentuk kegagalan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi di Sumatera.
“Rakyat dirugikan besar. Aktivitas lumpuh, usaha terganggu, masyarakat panik. Presiden harus turun tangan mengevaluasi total direksi PLN,” ujarnya.
Yudhistira juga menyinggung peningkatan harta kekayaan pejabat PLN di tengah buruknya pelayanan listrik yang kembali menjadi sorotan nasional.
“Jangan sampai rakyat terus diminta sabar, sementara pelayanan amburadul dan blackout terus berulang,” katanya.
