Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara sebagai langkah penting demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meninjau panen raya udang di kawasan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai upaya tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan sekaligus menjaga ketahanan pertahanan negara.
Prabowo juga menyebut bahwa dalam 19 bulan terakhir, pemerintah telah menunjukkan capaian strategis, terutama dalam mewujudkan swasembada beberapa komoditas pangan utama.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut semakin penting di tengah kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian dan berbagai konflik di sejumlah wilayah.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia perlu tetap waspada dan memperkuat fondasi ketahanan di berbagai sektor demi stabilitas dan kemajuan bangsa.
Perkuat Ketahanan Pangan RI
Dalam upaya memperkuat kedaulatan pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa selama 19 bulan masa pemerintahannya, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama.
Capaian tersebut mencakup beras dan jagung yang menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan nasional.
Meski begitu, ia mengakui masih ada tantangan yang harus diselesaikan, terutama dalam mencapai swasembada protein hewani seperti daging. Pemerintah pun menargetkan swasembada daging dapat tercapai dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun ke depan.
Prabowo menilai penguatan sektor pangan menjadi semakin penting di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian akibat berbagai konflik dan dinamika geopolitik di sejumlah negara.
Karena itu, penguatan sektor pangan tidak hanya dipandang sebagai upaya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi pertahanan dan kedaulatan negara. Indonesia harus mampu berdiri mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
Dorong Kemandirian Kekayaan Negara
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara mandiri. Ia menegaskan hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Prabowo menekankan pemerintah tidak akan membiarkan kekayaan alam Indonesia dikelola secara tidak optimal atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, berbagai langkah konkret terus disiapkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan nasional.
Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar retorika, melainkan amanat konstitusi yang wajib dijalankan demi kesejahteraan masyarakat luas, agar manfaat kekayaan alam Indonesia dapat dirasakan secara merata, bukan hanya oleh kelompok tertentu.
Dengan pengelolaan yang lebih mandiri, Indonesia diharapkan mampu mengendalikan sumber daya strategisnya sendiri, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju kemandirian yang lebih berkelanjutan.
Komitmen Tutup Kebocoran SDA
Presiden Prabowo kembali menyinggung pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI, 20 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa Indonesia sejatinya negara yang sangat kaya, namun masih menghadapi persoalan serius terkait kebocoran sumber daya negara.
Prabowo menilai kondisi tersebut harus segera dihentikan karena merugikan kepentingan rakyat. Ia pun menyatakan tekadnya untuk menutup celah kebocoran tersebut.
"Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tetapi terlalu banyak kekayaan kita bocor dan kebocoran ini harus kita hentikan. Saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya, dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia," tuturnya.
