Jakarta, MI — Polemik panas mengguncang rapat Komisi XII DPR RI setelah Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, terseret kontroversi kunjungan ke Brunei Darussalam bersama perusahaan swasta PT Energi Nusa Asia.
Kunjungan yang disebut-sebut membahas peluang suplai migas dan LPG untuk Indonesia itu justru memantik dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga tudingan “bermain perantara” bisnis energi.
Rapat dengar pendapat antara Komisi XII DPR RI dan BPH Migas di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (20/5/2026) lalu mendadak memanas ketika anggota DPR dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar, membongkar keberangkatan Fathul ke Brunei tanpa izin resmi pimpinan BPH Migas.
Sorotan muncul setelah akun resmi Kementerian Migas Brunei Darussalam mengunggah dokumentasi pertemuan yang menyebut kunjungan tersebut sebagai “kunjungan resmi BPH Migas”. Fakta itu langsung membuat DPR mempertanyakan legalitas dan motif di balik perjalanan tersebut.
“Ini ada anggota BPH lakukan kunjungan ke luar negeri ke Brunei Darussalam. Di Instagram ada unggahan fotonya. Memang ada itu kunjungan pengawasan ke luar negeri?” kata Gunhar dalam rapat.
Ketua Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, secara terbuka mengakui tidak pernah mengeluarkan izin bagi Fathul untuk melakukan perjalanan tersebut.
“Di luar itu, kami belum ada mengeluarkan izin tersebut,” tegas Anas.
Situasi makin tajam ketika terungkap bahwa Fathul tidak berangkat sendiri. Ia turut membawa perusahaan swasta PT Energi Nusa Asia dalam agenda yang disebut membahas peluang pasokan migas dari Brunei untuk Indonesia.
Di hadapan DPR, Fathul Nugroho mengklaim perjalanan itu bersifat pribadi dan tidak mengatasnamakan BPH Migas.
“Itu memang kunjungan saya secara pribadi karena memang ada hubungan dengan Brunei dalam rangka diskusi. PT Energi Nusa itu perusahaan swasta,” ujar Fathul.
Namun pembelaan itu justru memancing gelombang kritik lebih keras. Pimpinan rapat dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, mempertanyakan mengapa pihak Brunei mencatat kunjungan tersebut sebagai agenda resmi BPH Migas.
“Di sini ditulisnya kunjungan resmi BPH atau courtesy visit. Itu kunjungan resmi BPH Migas,” kata Bambang.
Fathul berdalih penulisan status kunjungan itu berasal dari pihak Brunei, bukan dari dirinya. Namun DPR tampak tidak puas dengan jawaban tersebut.
Gunhar bahkan secara terbuka mempertanyakan kapasitas Fathul sebagai anggota BPH Migas yang justru aktif menjajaki pasokan migas luar negeri bersama swasta, padahal lembaganya hanya memiliki fungsi pengawasan hilir energi di dalam negeri.
“Maksudnya Anda itu tidak ditugasi cari migas. Anda bukan karyawan Pertamina. Dan mengapa Anda membawa perusahaan swasta? Mau nyaloin di sana?” semprot Gunhar.
Pertanyaan itu menjadi pukulan telak karena Fathul sendiri mengakui pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan potensi suplai LPG dan migas untuk Indonesia yang nantinya akan “di-channel-kan” ke pemerintah atau Pertamina Patra Niaga.
Pernyataan itu memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. DPR menilai tindakan tersebut berpotensi melampaui tugas dan fungsi BPH Migas sebagaimana diatur dalam regulasi.
Komisi XII DPR RI pun mengambil langkah keras dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap Fathul Nugroho.
Dalam kesimpulan rapat, DPR secara terang menyebut adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta ketidakpatuhan terhadap tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2022 tentang BPH Migas.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola sektor energi nasional yang selama ini kerap dibayangi praktik percaloan, konflik kepentingan, dan permainan elite di balik bisnis migas bernilai jumbo.
