Jakarta, MI— Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyentil keras Kementerian Keuangan agar tidak berjalan sendiri dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatera. Alex menegaskan seluruh elemen pemerintah harus bergerak dalam satu komando agar rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mandek di tengah jalan.
“Menteri Keuangan kepada media menyebut, ada Rp60 triliun anggaran hasil efisiensi untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan Rp8,4 triliun tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,” tegas Alex, Kamis (28/5/2026).
Menurut Alex, tambahan anggaran tersebut sangat mendesak karena akan digunakan untuk program reforestasi atau penanaman kembali hutan rusak yang menjadi salah satu pemicu utama banjir besar di Sumatera.
Alex menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya fokus pada dampak di hilir. Pemerintah diminta serius membenahi kerusakan hutan yang sudah berlangsung lama.
“Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir. Artinya, kegiatan ini sangat urgent,” ujarnya.
Ketua PDIP Sumatera Barat itu juga mengingatkan pemulihan kawasan hutan bukan pekerjaan instan dan membutuhkan waktu bertahun-tahun.
“Pemulihan hutan yang kini dalam kondisi rusak berat itu secara teknis bukan persoalan sederhana dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa tampak seperti hutan lagi,” sambungnya.
Renduk Rp100,1 Triliun Sudah Disetujui DPR
Alex menegaskan DPR RI sudah menyetujui Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diajukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).
Program tersebut mencakup 11.512 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun selama tiga tahun. Rinciannya, Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Alex meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat koordinasi dengan Satgas PRR dan Kementerian Keuangan agar seluruh program yang telah disusun tidak berhenti hanya di atas kertas.
“Semua kegiatan yang dirancang, harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tak meninggalkan sisa anggaran lagi,” tegasnya.
Di sisi lain, Alex tetap mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang mulai menginstruksikan jajaran direktorat jenderalnya untuk proaktif menyelesaikan administrasi perencanaan penanganan bencana.
“Sekarang, rakyat menyaksikan, apakah semua elemen pemerintahan ada dalam satu komando, bergerak mengatasi dampak bencana. Sehingga, tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” pungkas Alex.**
