Jakarta, MI - Polemik operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menjadi sorotan setelah sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kebijakan tersebut memicu pertanyaan publik lantaran masih ada dapur lain yang tetap beroperasi meski diduga menghadapi persoalan serupa terkait kelengkapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Situasi ini turut menyeret perhatian terhadap peran pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang serta pengelola dapur SPPG. Sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola operasional program MBG di daerah.
Salah seorang pengelola SPPG di Rembang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa berdasarkan regulasi BGN, kepala SPPG atau kepala dapur memiliki tanggung jawab utama dalam rantai komando operasional.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala DLH Kabupaten Rembang, Ika Afandi, menegaskan bahwa pihaknya telah berkali-kali mengingatkan pengelola SPPG mengenai kewajiban menyediakan IPAL yang memenuhi standar.
"Kami sudah sering melakukan sosialisasi kepada seluruh pengelola. Namun memang masih ada beberapa SPPG yang belum melengkapi IPAL sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ika dalam keterangannya dikutip, Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya, tidak semua SPPG diperiksa secara menyeluruh dalam waktu yang sama. DLH melakukan pemeriksaan secara acak maupun berdasarkan laporan dan aduan yang diterima dari masyarakat.
"Karena jumlah SPPG cukup banyak, pemeriksaan dilakukan secara sampling atau berdasarkan laporan yang masuk ke kami. Jadi tidak seluruhnya dicek secara bersamaan," katanya.
Ika juga mengungkapkan bahwa sebagian SPPG yang terkena suspend sebenarnya telah memulai proses pemasangan IPAL. Namun proses tersebut belum rampung saat evaluasi dilakukan.
"Sebetulnya ada beberapa yang sudah menunjukkan progres pemasangan IPAL, tetapi mereka lebih dulu terkena suspend sebelum pekerjaan itu selesai. Saat ini mereka sedang berupaya memenuhi seluruh persyaratan agar bisa kembali beroperasi," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pencabutan status suspend hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi, termasuk pemasangan IPAL sesuai standar yang ditetapkan.
"Kalau IPAL sudah terpasang dan memenuhi ketentuan, tentu operasional bisa kembali dibuka. Tetapi selama persyaratan itu belum dipenuhi, status suspend belum bisa dicabut," tegasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) BGN Rembang, Aprilia Syakila. Ia mengakui masih terdapat sejumlah SPPG yang belum memiliki IPAL sesuai standar.
"Memang masih ada beberapa SPPG yang kondisi IPAL-nya belum sesuai standar yang ditetapkan," ujar Aprilia.
Ia menjelaskan bahwa pendataan dan penanganan kondisi fasilitas SPPG bergantung pada laporan yang disampaikan masing-masing kepala SPPG kepada Tim Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), unit di bawah BGN yang bertugas mengawasi operasional program MBG.
"Pendataan dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan kepala SPPG kepada Tauwas. Dari laporan itulah proses evaluasi dan pengawasan dilakukan," katanya.
Aprilia menambahkan, apabila ditemukan indikasi ketidakjujuran dalam pelaporan atau saat proses survei berlangsung, temuan tersebut dapat diteruskan ke BGN pusat untuk ditindaklanjuti.
"Jika ada indikasi ketidakjujuran dalam pelaporan maupun saat survei, hal itu bisa menjadi bahan laporan kepada BGN pusat untuk proses lebih lanjut," ujarnya.
Di tengah polemik tersebut, masyarakat mempertanyakan konsistensi penerapan sanksi. Pasalnya, diduga masih terdapat sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar IPAL tetapi belum dikenai suspend sehingga memunculkan kesan adanya perlakuan yang berbeda.
Diketahui, BGN telah menghentikan sementara operasional ribuan dapur MBG di berbagai daerah karena dinilai belum memenuhi standar operasional, higienitas, dan administrasi dasar.
Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 4.581 unit SPPG telah ditindak. Dari jumlah tersebut, 3.429 unit telah kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan, sementara 1.152 unit lainnya masih berstatus suspend.
