Jakarta, MI— Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meminta Komisi XIII DPR RI mendorong pemisahan anggaran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dari Kementerian Sekretariat Negara. Dudung menilai keterbatasan anggaran membuat kerja KSP tidak maksimal, bahkan memaksanya beberapa kali memakai uang pribadi saat menjalankan tugas negara.
Permintaan itu disampaikan Dudung dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
“Tadi saya katakan ke teman-teman, dulu Jenderal Sudirman mau bergerilya istrinya suruh jual gelang jual kalung. Kita pun sama, ya, tidak ada makan siang gratis sekarang ini. Artinya perlu anggaran, Pak,” kata Dudung.
Mantan Panglima Kostrad itu menegaskan anggaran KSP seharusnya berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung pada Kemensetneg.
“Sehingga KSP itu anggarannya harus tersendiri sehingga tidak lagi di bawah Setneg,” lanjutnya.
Dudung bahkan mengungkap pengalaman pribadinya saat harus mengeluarkan uang sendiri demi menjalankan tugas investigasi sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Ia mengaku pernah hendak berangkat ke Palembang untuk mengusut persoalan kampung nelayan. Namun karena perubahan jadwal penerbangan, biaya tambahan tiket tidak tercakup dalam anggaran yang tersedia.
“Saya pernah mau berangkat ke Palembang, mau investigasi masalah kampung nelayan. Karena ada perubahan saya dipanggil Presiden, dimundurkan pesawatnya besok, ada penambahan pesawat, kata sekretaris saya, ‘Pak Dudung, ini harus uang pribadi’,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Dudung juga menegaskan peran Kantor Staf Kepresidenan sebagai pengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, KSP tidak mengambil alih kewenangan kementerian maupun lembaga lain, tetapi bertugas memastikan seluruh program strategis nasional berjalan sesuai target Presiden.
“Arah kerja KSP melalui monitor berbasis data, percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, pengelolaan isu-isu strategis nasional serta penyusunan rekomendasi kepada Presiden,” ujar Dudung.
Ia menegaskan KSP akan terus mengawal program prioritas pemerintahan agar memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga mendukung target Indonesia Emas 2045.**
