Jakarta, MI - Kedaulatan ekonomi yang berpihak pada rakyat dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar Indonesia. Di tengah berbagai program pembangunan yang digulirkan pemerintah, konflik agraria yang terus bermunculan menunjukkan masih adanya jarak antara amanat konstitusi dan praktik di lapangan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Membangun Kedaulatan Ekonomi dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Khozin, kedaulatan ekonomi dalam kerangka Demokrasi Pancasila hanya bisa diwujudkan jika seluruh kebijakan negara benar-benar diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia menegaskan, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 harus menjadi pijakan utama dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
"Mandataris tertinggi dalam kepemilikan kekayaan alam republik ini adalah rakyat. Sementara pemerintah dan DPR hanya menerima delegasi kewenangan untuk mengelolanya. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan rakyat," kata Khozin.
Politikus Fraksi PKB itu menilai semangat konstitusi tersebut belum sepenuhnya terimplementasi. Buktinya, Komisi II DPR hampir setiap hari menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait sengketa dan konflik agraria yang melibatkan negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Ia mencontohkan konflik pertanahan di Kabupaten Pasuruan yang melibatkan puluhan ribu warga dengan aset TNI Angkatan Udara. Selain itu, terdapat pula persoalan pertanahan di Surabaya yang mempertemukan warga dengan Pertamina terkait klaim aset yang telah memiliki sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan.
"Sering kali yang menjadi korban dari fragmentasi regulasi antarinstansi adalah masyarakat. Ketika berhadapan dengan negara, masyarakat hampir selalu berada pada posisi yang lemah. Ini yang harus menjadi perhatian serius agar keadilan benar-benar hadir," ujarnya.
Dalam forum tersebut, Khozin menegaskan reforma agraria menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan tata kelola sumber daya alam dan pertanahan berlangsung lebih adil dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada slogan atau sekadar perdebatan akademik. Demokrasi, kata dia, harus tercermin dalam kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
"Demokrasi Pancasila jangan hanya indah di ruang diskusi dan kajian akademik. Ukurannya adalah apakah kebijakan yang dibuat benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Di situlah demokrasi diuji," tegasnya.
Khozin menilai pemerintahan Presiden Prabowo membawa pendekatan baru dalam pembangunan melalui sejumlah program prioritas yang dirancang untuk mempercepat penyaluran manfaat anggaran negara kepada masyarakat.
Beberapa program yang disebutnya antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, hingga berbagai bantuan untuk petani dan nelayan. Program-program tersebut dinilai sebagai upaya memangkas rantai birokrasi yang selama ini kerap menghambat manfaat kebijakan sampai ke masyarakat.
"Yang ingin dibangun adalah setiap rupiah yang keluar dari APBN harus berkorelasi dengan manfaat yang dirasakan rakyat. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, itu yang harus diperbaiki tanpa mengubah tujuan besarnya," katanya.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik internasional, Khozin menilai penguatan kemandirian ekonomi nasional menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Menurutnya, Indonesia akan lebih tangguh menghadapi gejolak global apabila memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan mampu mengelola kekayaan alam secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Menutup paparannya, Khozin mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk media massa, untuk terus mengawal jalannya demokrasi dan pelaksanaan kebijakan publik secara kritis dan konstruktif.
"Kritik dan masukan harus dibuka selebar-lebarnya. Media memiliki peran penting menyampaikan tidak hanya keberhasilan, tetapi juga berbagai persoalan yang perlu diperbaiki agar demokrasi dan kedaulatan ekonomi benar-benar berjalan seiring demi kepentingan rakyat," pungkasnya.
