Jakarta, MI - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyoroti sejumlah isu strategis mulai dari kualitas pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan fiskal, beban utang negara, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menyampaikan Pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/6/2026), sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai KEM-PPKF 2027 yang telah disampaikan pada 20 Mei 2026.
Dalam pemaparannya, PKS menegaskan pentingnya penguatan Ekonomi Pancasila sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945. Menurut PKS, pengelolaan sumber daya alam nasional masih perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
Terkait target pertumbuhan ekonomi 2027 yang berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, PKS menilai sasaran tersebut mencerminkan optimisme pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Namun, kami menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut tidak boleh hanya berhenti pada angka statistik di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, inklusif, dan benar-benar berkeadilan,” kata Slamet dalam rapat paripurna.
PKS juga menyoroti target nilai tukar rupiah yang diproyeksikan berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Menurut Slamet, target tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Selain itu, Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan fiskal negara. Meski menyetujui rancangan defisit anggaran sebesar 1,80 hingga 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), PKS mengingatkan pemerintah mengenai tingginya beban utang yang diwariskan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar berupa defisit keseimbangan primer sebesar Rp20,74 triliun dan tingginya beban bunga utang pada tahun berjalan,” ujar Slamet.
PKS mencatat posisi utang pemerintah pada akhir 2024 telah mencapai Rp8.812,90 triliun. Karena itu, fraksi tersebut mendorong reformasi perpajakan berbasis digital untuk menekan praktik illegal transfer pricing, under-invoicing, serta penggelapan pajak yang dinilai masih menggerus penerimaan negara.
Di sektor kesejahteraan sosial, PKS mengapresiasi alokasi belanja perlindungan sosial sebesar 2,2 persen dari PDB melalui strategi PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dinilai menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 69,7 juta penerima manfaat, PKS menyatakan dukungan dengan sejumlah catatan penting terkait tata kelola dan transparansi pelaksanaan program.
“Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran MBG tidak menggerus alokasi belanja untuk kesejahteraan guru, tunjangan profesi, maupun insentif pendidik lainnya. Hak-hak tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas utama dalam fungsi pendidikan,” tegas Slamet.
Menutup pandangannya, PKS menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan pangan nasional sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Di sisi lain, anggaran pertahanan dan keamanan juga harus dimanfaatkan secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan prajurit serta mendukung optimalisasi tugas TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan negara.
PKS berharap seluruh catatan dan masukan yang disampaikan dalam pandangan fraksi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027, sehingga kebijakan fiskal yang dihasilkan benar-benar mampu mewujudkan Indonesia yang adil, mandiri, dan bermartabat.
