Jakarta, MI - Fraksi PKB DPR RI memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (4/6/2026), PKB menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah harus benar-benar mampu menghadirkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PKB DPR RI Muhammad Kadafi menilai target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen mencerminkan optimisme yang tinggi. Namun, target tersebut juga membutuhkan terobosan baru agar Indonesia mampu keluar dari pola pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen yang bertahan selama lebih dari satu dekade.
“Fraksi PKB menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen dalam KEM-PPKF 2027 menunjukkan optimisme yang tinggi dari pemerintah terhadap kemampuan ekonomi Indonesia untuk keluar dari pola pertumbuhan lima persen yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade,” kata Kadafi dalam rapat paripurna, Kamis (4/6/2026).
Menurut PKB, pencapaian target tersebut tidak cukup hanya mengandalkan sektor-sektor konvensional. Pemerintah perlu menghadirkan mesin pertumbuhan baru yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas investasi, dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.
Terkait asumsi inflasi yang ditetapkan pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, PKB menilai stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali dinilai akan memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus membuka ruang bagi penurunan suku bunga.
“Target inflasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kepastian dunia usaha, dan memberikan ruang bagi penurunan suku bunga,” ujar Kadafi.
Fraksi PKB juga menyoroti target nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diproyeksikan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Menurut PKB, asumsi tersebut cukup realistis mengingat ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.
“Pemerintah mengambil pendekatan yang realistis terhadap dinamika global. Tingginya ketidakpastian global dan perubahan arah kebijakan moneter negara-negara maju tentu akan sangat berdampak terhadap nilai tukar rupiah,” jelasnya.
Di sisi lain, target penurunan angka kemiskinan menjadi 6 hingga 6,5 persen serta rasio gini pada level 0,362–0,367 dinilai akan menjadi ujian bagi kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. PKB menekankan bahwa keberhasilan menekan kemiskinan tidak hanya bergantung pada program bantuan sosial.
“Penurunan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Faktor yang paling menentukan adalah terciptanya pekerjaan produktif dengan pendapatan yang memadai,” tegas Kadafi.
Fraksi PKB juga mencermati target tingkat pengangguran terbuka pada 2027 yang diperkirakan berada di rentang 4,30 hingga 4,87 persen. Meski angka tersebut tergolong rendah dan realistis, PKB mengingatkan bahwa kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama.
Menurut PKB, tantangan berikutnya adalah meningkatkan proporsi pekerja formal yang ditargetkan mencapai 40,81 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan investor guna memperluas kesempatan kerja yang lebih layak dan produktif.
Selain itu, PKB memberikan perhatian khusus terhadap target pendapatan negara tahun 2027 yang diperkirakan berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut partai tersebut, target tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu menopang agenda pembangunan nasional yang lebih ambisius.
“Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pendapatan negara tahun 2027 idealnya berada pada rentang 12,50 persen hingga 13,00 persen dari PDB,” pungkas Kadafi.
