Jakarta, MI— Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dinilai tepat agar BGN dapat fokus membenahi kualitas pelaksanaan program dibanding terus mengejar perluasan layanan.
Menurut Charles, moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Charles menegaskan, penghentian sementara pembangunan dapur baru perlu dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Evaluasi tersebut mencakup penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, pembenahan tersebut penting agar program unggulan pemerintah benar-benar berjalan efektif, efisien, dan mampu meningkatkan status gizi masyarakat secara nyata.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai kebijakan menahan ekspansi pembangunan dapur baru merupakan langkah bijak di tengah kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau banyaknya dapur yang dibangun, melainkan dari dampak nyata terhadap kualitas gizi masyarakat.
Karena itu, Charles meminta seluruh pemangku kepentingan mendukung langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang kini ditempuh BGN.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengumumkan moratorium pembangunan dapur MBG setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Dadan Hindayana.
Kebijakan itu diambil untuk menata persebaran layanan yang dinilai belum merata di berbagai daerah. Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan membenahi dapur yang telah beroperasi, memperkuat fasilitas pendukung, serta meningkatkan pelatihan bagi SDM pelaksana program.
BGN menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi dan berpotensi dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi ketentuan yang berlaku.**
