Jakarta, MI - Pemerintah mempertimbangkan opsi penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dievaluasi setelah ditemukannya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut di sejumlah wilayah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan inventarisasi kondisi SPPG di lapangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Penutupan, kata dia, menjadi salah satu opsi jika ditemukan fasilitas yang bermasalah atau tidak sesuai kebutuhan.
“Ya, pasti salah satunya arahnya ke sana. Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak,” kata Prasetyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Mei 2026 sudah ada 1.152 SPPG yang dihentikan operasionalnya. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan standar layanan sesuai ketentuan pemerintah.
Prasetyo menjelaskan, pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah sepakat untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, secara umum program MBG sudah berjalan sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP). Namun, masih ada sejumlah klaster permasalahan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki lebih lanjut.
“Kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Sebagian besar berjalan sesuai mekanisme dan SOP, jadi itu jalan terus. Tetapi ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi,” ungkap Prasetyo.
Dalam proses penataan tersebut, pemerintah juga berencana mempercepat perluasan manfaat program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih membutuhkan penguatan layanan.
Di sisi lain, dalam dua pekan terakhir tercatat adanya peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap SPPG tidak hanya berbasis data administratif, tetapi juga melihat kondisi nyata di lapangan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan program.
Karena itu, pemerintah masih melakukan pendataan dan pemetaan menyeluruh sebelum menetapkan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pengurangan atau penutupan SPPG di sejumlah daerah.
