Jakarta, MI - Pemerintah telah menaikkan alokasi anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2027, namun kebutuhan riil pembangunan disebut masih jauh lebih besar.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa total kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 mencapai Rp22,2 triliun. Sementara itu, pagu indikatif yang baru tersedia dari pemerintah hanya sebesar Rp6,7 triliun.
"Dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun 2027 sebesar Rp22,2 triliun telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun," ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis (11/6/2026).
Meski belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan, pagu indikatif OIKN untuk 2027 sebenarnya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2026, pagu DIPA OIKN tercatat sebesar Rp5,47 triliun, sementara pada 2027 meningkat menjadi Rp6,7 triliun.
Basuki menjelaskan, besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui pembahasan bersama antara Otorita IKN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
"Penetapan pagu indikatif Otorita IKN tahun 2027 dan distribusi per program per unit organisasinya telah melalui trilateral meeting antara Otorita IKN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 6,7 triliun," tuturnya.
Ia menambahkan, dari total anggaran yang tersedia, sebagian besar akan diarahkan untuk mendukung pembangunan kawasan strategis di Nusantara.
Rinciannya, Rp6,1 triliun atau sekitar 91 persen dari total anggaran dialokasikan untuk program pengembangan kawasan strategis. Sementara sisanya sebesar Rp592 miliar atau sekitar 9 persen digunakan untuk mendukung program manajemen dan operasional lembaga.
Basuki juga menjelaskan bahwa struktur anggaran OIKN masih didominasi oleh belanja modal yang difokuskan pada pembangunan fisik berbagai infrastruktur di IKN.
Ia menyebut, porsi belanja modal menjadi yang terbesar dibanding jenis pengeluaran lainnya.
"Komposisi anggaran per jenis belanja didominasi oleh belanja modal sebesar 82 persen dan sisanya belanja barang 13 persen dan belanja pegawai 5 persen. Jadi belanja pegawai hanya sebesar 5 persen dari total pagu DIPA-nya," kata Basuki.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa fokus utama Otorita IKN masih tertuju pada percepatan pembangunan fisik kawasan ibu kota baru, mulai dari infrastruktur dasar hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya.
Namun, dengan kebutuhan anggaran yang mencapai Rp22,2 triliun sementara alokasi yang baru tersedia Rp6,7 triliun, Otorita IKN masih memerlukan tambahan dana yang cukup besar agar target pembangunan pada 2027 dapat berjalan sesuai rencana.
