Jakarta, MI— Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati usulan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun dalam pembahasan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027.
Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih hingga rehabilitasi wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Komisi IV DPR RI memandang penting penguatan program kelautan dan perikanan berbasis masyarakat dengan menempatkan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir sebagai subjek utama pembangunan," tegas Alex saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (11/6/2026).
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi IV menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pagu indikatif KKP Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp15,63 triliun.
Selain itu, Komisi IV juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun yang akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR RI.
Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung sejumlah program strategis nasional, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak nila salin, budidaya ikan darat, pengadaan kapal ikan modern, pengembangan kawasan sentra industri garam nasional, serta modernisasi dan replikasi tambak udang terintegrasi.
Anggaran tambahan juga akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, hingga peningkatan pelayanan publik.
"Usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp30 triliun diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat kelautan dan perikanan," kata Alex membacakan salah satu poin kesimpulan rapat.
Komisi IV menilai sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sektor kelautan dan perikanan harus menjadi sumber pangan, sumber kesejahteraan, dan penggerak ekonomi masyarakat," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga meminta KKP segera menindaklanjuti seluruh masukan DPR dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2027, terutama terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Seluruh hasil rapat kerja tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sebagai bagian dari proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027.**
