Jakarta, MI - Pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir di sejumlah wilayah Jawa Barat hingga Jawa Tengah memicu sorotan tajam terhadap kinerja PT PLN (Persero).
Sejumlah warga di Bekasi, Depok, Bandung, Karawang, Purwakarta hingga Tegal dan Yogyakarta mengeluhkan padamnya aliran listrik tanpa pemberitahuan yang jelas.
Pengamat kebijakan publik Fernando Emas menilai insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai gangguan teknis biasa.
Menurutnya, manajemen PLN harus bertanggung jawab atas terganggunya aktivitas masyarakat dan dunia usaha akibat pemadaman yang terjadi berulang dalam beberapa hari terakhir.
“Pemadaman listrik yang meluas di Bekasi, Depok dan sejumlah wilayah lainnya menimbulkan pertanyaan besar. Jangan sampai publik menilai ada kegagalan manajemen yang serius di tubuh PLN. Jika tidak segera dijelaskan secara transparan, muncul persepsi bahwa situasi ini sengaja dibiarkan kacau,” kata Fernando Emas kepada Monitorindonesia.com, Kamis (11/6/2026).
Fernando menegaskan Direktur Utama PLN tidak boleh bersembunyi di balik alasan gangguan teknis.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab pasti terjadinya pemadaman yang berdampak pada aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga usaha kecil menengah.
“Dirut PLN harus tampil menjelaskan kepada publik. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya apakah ada masalah serius dalam sistem kelistrikan nasional yang sedang ditutupi. Keterbukaan sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kesiapan PLN dalam mengantisipasi gangguan pasokan listrik apabila benar terjadi masalah pada salah satu pembangkit utama.
Sebab, menurut Fernando, perusahaan listrik negara seharusnya memiliki cadangan daya dan sistem mitigasi yang mampu menjaga pasokan listrik tetap stabil.
“Kalau hanya satu pembangkit mengalami gangguan lalu berdampak ke banyak daerah, berarti ada yang perlu dievaluasi dalam sistem cadangan dan manajemen risiko PLN. Ini bukan persoalan sepele karena menyangkut kepentingan jutaan pelanggan,” tegasnya.
Fernando bahkan meminta Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PLN apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pengelolaan sistem kelistrikan.
“Negara tidak boleh kalah dengan gangguan yang seharusnya bisa diantisipasi. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya tata kelola. Jika ditemukan unsur kelalaian, harus ada evaluasi terhadap jajaran direksi PLN,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah warga melaporkan pemadaman listrik terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah sejak Rabu (10/6/2026).
Keluhan ramai disampaikan melalui media sosial, terutama dari warga Bekasi, Depok, Bandung, Karawang, Purwakarta, Bogor, Cikarang, Cirebon, Indramayu hingga Semarang dan Tegal.
Beredar pula informasi adanya gangguan teknis pada PLTGU Jawa 1 yang disebut menyebabkan penurunan pasokan listrik ke sistem kelistrikan Jawa.
Namun hingga kini PLN belum memberikan penjelasan resmi secara rinci mengenai penyebab utama pemadaman yang terjadi di berbagai wilayah tersebut.
Akibat pemadaman tersebut, aktivitas masyarakat terganggu, mulai dari pekerjaan, usaha, hingga layanan berbasis digital yang bergantung pada pasokan listrik stabil.
