Jakarta, MI– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk Pertamax, telah melalui perhitungan yang matang dan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi global.
Di saat yang sama, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi dan LPG tidak mengalami kenaikan.
Menurut Bahlil, penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga energi dunia.
Namun pemerintah tetap berkomitmen melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari dampak gejolak harga tersebut.
"Harga BBM bersubsidi maupun LPG tidak ada perubahan sama sekali. Sementara harga BBM non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar yang ada dan perhitungannya dilakukan secara bijak oleh pelaku usaha, baik Pertamina maupun swasta," kata Bahlil usai rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini tengah mematangkan berbagai skema kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan kenaikan harga energi.
"Pemerintah sedang menggodok langkah-langkah untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang paling penting adalah menjaga saudara-saudara kita yang ekonominya masih membutuhkan perlindungan melalui subsidi," ujarnya.
Selain membahas harga BBM, rapat bersama Presiden Prabowo juga menyoroti langkah strategis penguatan ketahanan energi nasional. Pemerintah, kata Bahlil, tengah mempercepat program konversi LPG ke Compressed Natural Gas (CNG) serta melakukan penataan sektor pertambangan sebagai respons terhadap dinamika geopolitik internasional.
Bahlil menilai kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan hal yang wajar karena pengguna produk tersebut umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dibanding penerima subsidi energi.
"Sementara yang non-subsidi ini digunakan oleh saudara-saudara kita yang kemampuan ekonominya jauh lebih baik dari masyarakat yang memang harus mendapatkan subsidi," tegasnya.**
