Jakarta, MI - Pemerintah membuka kemungkinan menyesuaikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan evaluasi yang sedang dilakukan mencakup berbagai aspek pelaksanaan MBG, termasuk mekanisme pendanaan dan penggunaan anggarannya.
"Bukan pemangkasan ya. Tapi dari hasil perhitungan kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," ujar Prasetyo di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Prasetyo meminta seluruh pihak memberikan waktu kepada pemerintah untuk menuntaskan evaluasi tersebut. Menurutnya, Kementerian Keuangan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penghitungan ulang terkait kebutuhan anggarannya.
"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat, sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," tuturnya.
Sebagai informasi, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BGN mencapai Rp268 triliun. Sekitar 93 persen dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.
Sebagian besar dana itu digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Dari total anggaran Rp249 triliun, sekitar 70 persen dipakai untuk pengadaan bahan baku, sedangkan 20 persen untuk biaya operasional, seperti listrik, sewa kendaraan, hingga pembayaran gaji relawan.
