Jakarta, MI– Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta menuai kritik keras. Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah segera menarik seluruh personel TNI dari pengamanan aksi sipil karena dinilai tidak memiliki mandat maupun kewenangan untuk menangani unjuk rasa warga negara.
Desakan itu disampaikan menyusul pengerahan ribuan aparat gabungan saat aksi mahasiswa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang digelar Aliansi BEM UI bersama sejumlah kampus di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dihadapi dengan pendekatan militer.
"TNI adalah alat pertahanan negara, bukan alat penegak ketertiban umum. Pengerahan mereka di tengah aksi damai justru mengaburkan batas antara keamanan nasional dan hak asasi manusia," tegas Usman dalam keterangannya.
Menurut Amnesty, kehadiran ratusan personel TNI bersama ribuan anggota Polri dalam pengamanan aksi mahasiswa berpotensi menciptakan suasana intimidatif terhadap warga sipil yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum.
Aksi mahasiswa yang semula direncanakan berlangsung di Bundaran HI akhirnya dialihkan ke kawasan DPR/MPR setelah rombongan massa dihadang aparat di sejumlah titik, termasuk kawasan Semanggi dan Senayan. Meski sempat tertahan berjam-jam, mahasiswa tetap melanjutkan aksi secara damai.
Usman mengingatkan negara agar tidak mengulangi praktik-praktik represif dalam menghadapi demonstrasi. Ia menyinggung pengalaman buruk penanganan aksi massa yang pernah memicu korban jiwa dan penangkapan besar-besaran.
"Negara tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu. Demonstrasi bukan ancaman, melainkan bentuk partisipasi politik yang dilindungi konstitusi," ujarnya.
Amnesty juga meminta aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam mengawal aksi mahasiswa.
"Jangan jadikan mahasiswa sebagai musuh. Mereka bukan teroris, bukan pemberontak. Mereka adalah generasi yang sedang meminta pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai kebijakan yang berdampak pada rakyat," kata Usman.
Selain mendesak penarikan TNI dari lapangan, Amnesty meminta pemerintah merespons substansi tuntutan mahasiswa yang menyoroti persoalan ekonomi, alokasi anggaran negara, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
"Ketika rakyat berbicara, negara harus mendengar, bukan menghalangi," tegasnya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya membantah kehadiran aparat bertujuan mengintimidasi peserta aksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan pengamanan dilakukan untuk memastikan demonstrasi berjalan aman dan tertib.
"Kami menghormati hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Kehadiran aparat bertujuan mengamankan dan melayani agar aksi berlangsung tertib serta tidak mengganggu keamanan publik," ujarnya.
Di tengah penjagaan ketat aparat, mahasiswa tetap menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Melalui berbagai spanduk dan orasi, mereka menegaskan bahwa aksi tersebut bukan untuk menggulingkan pemerintahan, melainkan sebagai bentuk peringatan terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.**
