Jakarta, MI– Gelombang protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah memasuki babak baru. Massa aksi dari Universitas Indonesia (UI) secara terbuka menyatakan enggan lagi menjadikan Gedung DPR maupun Istana Negara sebagai lokasi demonstrasi karena menilai kedua institusi tersebut sudah tidak lagi mendengar aspirasi masyarakat.
Pernyataan keras itu disampaikan saat sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dan fakultas tiba di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), setelah sebelumnya perjalanan mereka dihadang aparat kepolisian.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menegaskan Bundaran HI dipilih sebagai lokasi aksi karena merupakan ruang publik yang dapat menyuarakan langsung keresahan rakyat kepada masyarakat luas.
"Kami ingin menyampaikan bagaimana pemaksaan terjadi di negeri ini dan semua rakyat berhak untuk tahu. Bukan di DPR, bukan di depan Istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita," tegas Dimas.
Menurutnya, demonstrasi di Bundaran HI bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk perlawanan terhadap situasi yang dianggap semakin menjauhkan pengambil kebijakan dari suara masyarakat.
"Kami ingin gerakan ini dilihat rakyat. Kami ingin masyarakat tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi bangsa ini saat ini," ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua BEM Sekolah Tinggi Nurul Fikri, Adelia, menilai pemaksaan pemindahan titik aksi oleh aparat merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
"Hari ini kami menyatakan tidak akan kembali mengadakan aksi di gedung-gedung pemerintahan. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah sudah membungkam suara mahasiswa dan tidak lagi peduli terhadap kehidupan rakyat," katanya.
Sementara itu, Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menilai fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah telah kehilangan independensinya. Menurut dia, berbagai kritik dan tuntutan yang selama ini disampaikan mahasiswa di depan parlemen tidak pernah menghasilkan perubahan nyata.
"Kami tidak akan pernah pindah untuk demo di DPR atau di Istana. Istana hari ini adalah pembuat kebijakan-kebijakan bobrok yang menyengsarakan rakyat. Sedangkan DPR sudah bukan lagi lembaga legislatif yang mengawasi pemerintah, melainkan hanya menjadi loket administratif eksekutif," tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang dinilai lahir tanpa partisipasi publik yang memadai dan tetap dipaksakan meski mendapat penolakan luas dari masyarakat.
Aksi mahasiswa di Bundaran HI berlangsung di tengah ketegangan dengan aparat keamanan yang sebelumnya berupaya mengalihkan lokasi demonstrasi ke kawasan DPR/MPR RI. Namun mahasiswa tetap bersikukuh mempertahankan Bundaran HI sebagai titik aksi karena menganggap ruang publik tersebut lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas.**
