Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah persoalan dalam tata kelola dan pelaksanaannya mulai mencuat ke publik.
Sejumlah isu seperti dugaan korupsi, pemborosan anggaran, hingga polemik utang proyek dapur MBG ikut menjadi sorotan. Kondisi ini juga mendorong pergantian manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN).
Berikut beberapa persoalan yang ikut membayangi program tersebut:
1. Dugaan korupsi tata kelola MBG
Salah satu kasus yang paling disorot adalah dugaan korupsi dalam pengelolaan MBG. Kasus ini menyeret nama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai tersangka.
Kasus ini kembali ramai dibicarakan setelah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dan menyatakan siap mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, bahkan menyebut ada sedikitnya 26 nama yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kejaksaan Agung.
"Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," ungkap Krisna.
2. Pemborosan anggaran
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap adanya lonjakan jumlah titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
Awalnya, jumlah titik dapur direncanakan sekitar 21 ribu. Namun, jumlah itu kini melonjak menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik dari target awal.
"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan," kata Zulhas.
Ia menegaskan, temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang Program MBG, terutama setelah pergantian pimpinan BGN.
Selain itu, pemerintah juga mencatat adanya lonjakan jumlah dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari kebutuhan awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya kini naik menjadi 8.617 titik.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga disebut tengah mendalami dugaan praktik jual beli izin titik SPPG yang diduga melibatkan mantan pimpinan BGN.
3. Polemik utang dan dana talangan Rp218 miliar
Masalah lain juga muncul dari pelaksanaan program MBG, kali ini terkait klaim pengusaha asal Sukabumi, H. Mujazin, yang meminta pengembalian dana sekitar Rp218,25 miliar. Dana itu disebut sebagai talangan untuk proyek Dapur Perintis MBG.
Kuasa hukum Mujazin, Ahmad Yazdi, mengatakan kliennya menandatangani nota kesepahaman dengan Lodewyk Pusung pada September 2025 terkait pengelolaan 97 titik dapur MBG.
Yazdi menjelaskan, dana tahap awal sebesar Rp62,25 miliar sudah disetorkan, sementara sisanya dibayarkan melalui cek bernilai puluhan miliar rupiah. Namun, hak pengelolaan yang dijanjikan tak kunjung diberikan.
"Faktanya, zonk," ujar Yazdi.
Menanggapi hal itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan urusan lembaganya, melainkan murni urusan pribadi antara Mujazin dan Lodewyk Pusung.
"Itu enggak ada kaitannya dengan BGN, itu personal. Itu kan kaitannya dia dengan Pak Pusung," kata Nanik.
