Jakarta, MI– Pemerintah memperkuat reformasi sistem perlindungan sosial nasional melalui program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak serta menutup celah kesalahan pendataan selama ini.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan digitalisasi menjadi langkah strategis agar tidak ada warga miskin atau rentan yang terlewat dari jangkauan program bantuan pemerintah.
“Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir agar negara dapat mengenali kondisi warganya secara lebih akurat sehingga bantuan diberikan tepat kepada yang membutuhkan,” ujar Fifi dalam sosialisasi Perlinsos di Surabaya, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, sistem berbasis data terpadu akan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sekaligus mempercepat proses verifikasi penerima manfaat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat transparansi dan efektivitas program perlindungan sosial.
Selain memastikan ketepatan sasaran, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan sosial. Warga diminta tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal.
“Masyarakat jangan mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan percepatan pencairan bantuan dengan meminta sejumlah imbalan. Semua proses bantuan sosial dilakukan sesuai mekanisme resmi pemerintah,” tegas Fifi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengatakan pemerintah tengah melakukan konsolidasi berbagai basis data sosial yang selama ini berjalan terpisah. Integrasi dilakukan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan P3KE untuk membentuk satu sistem data nasional yang lebih akurat.
Menurut Robben, langkah tersebut penting agar kebijakan bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat dapat disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ia mengungkapkan bahwa di Surabaya masih terdapat sekitar 365.348 warga yang belum masuk dalam klaster desil kesejahteraan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi membuat kelompok rentan belum teridentifikasi secara optimal dalam program perlindungan sosial.
“Perbaikan data menjadi fondasi utama agar seluruh program pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat, dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Robben.**
