Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatra Selatan, Titin Rita Lestari, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengaturan audit laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Titin ditahan bersama empat tersangka lainnya, termasuk Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Juni 2026, di mana para tersangka diduga melakukan mufakat jahat untuk mengubah hasil temuan audit BPK.
Terungkapnya dugaan suap yang melibatkan auditor negara dalam kasus korupsi Pemerintah Kabupaten Muara Enim kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga auditor negara. Kasus tersebut bukanlah yang pertama.
Dalam satu dekade terakhir, sejumlah pejabat tinggi BPK juga pernah terseret perkara korupsi, memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan terhadap lembaga yang selama ini dipercaya sebagai penjaga uang rakyat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menetapkan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji untuk mengondisikan hasil audit pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Kasus tersebut menyeret Bupati Muara Enim nonaktif Edison bersama sejumlah pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut dua operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan Muara Enim memperlihatkan adanya pola korupsi yang berlangsung secara utuh, mulai dari tahap perencanaan proyek, pelaksanaan pekerjaan, hingga upaya menutupi penyimpangan melalui pengondisian hasil audit.
Temuan itu memperkuat kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa praktik korupsi di Indonesia tidak lagi terjadi secara parsial, melainkan telah membentuk mata rantai yang saling terhubung dari hulu hingga hilir.
Sekjen Indonesian Ekatalog Watch (INDECH), Order Gultom, mengatakan berbagai kasus yang menyeret auditor dan pejabat BPK semestinya menjadi alarm bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan keuangan negara.
"Kalau lembaga yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara justru ikut terjerumus dalam praktik korupsi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kredibilitas sistem pengawasan itu sendiri," kata Order Gultom di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Jejak Panjang Skandal di Tubuh BPK
Kasus Muara Enim menambah panjang daftar pejabat BPK yang terseret perkara korupsi. Publik masih mengingat operasi tangkap tangan KPK pada 2017 yang menjerat Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri. Pejabat eselon I tersebut terbukti menerima suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Perkara tersebut menjadi salah satu noda besar dalam sejarah lembaga auditor negara.
Belum hilang dari ingatan publik, pada 2022 mantan Anggota VI BPK Achsanul Qosasi kembali menjadi sorotan. Nama pejabat yang pernah menduduki jabatan strategis di BPK itu terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung menetapkan Achsanul sebagai tersangka atas dugaan penerimaan uang miliaran rupiah yang diduga berkaitan dengan upaya pengamanan hasil audit.
Sejumlah pengamat menilai rentetan kasus tersebut menunjukkan bahwa ancaman korupsi tidak hanya terjadi pada pelaksana proyek atau pejabat pengguna anggaran, tetapi juga dapat menjangkiti lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir pengawasan keuangan negara.
Dugaan Setoran Proyek 10-15 Persen
Indonesian Ekatalog Watch (INDECH) mengungkap hasil kajiannya di sejumlah daerah yang menemukan adanya praktik pemberian fee proyek kepada oknum pejabat dengan kisaran antara 10 hingga 15 persen dari nilai pekerjaan.
Menurut Order Gultom, praktik tersebut berdampak langsung terhadap kualitas proyek yang dikerjakan penyedia barang dan jasa. Sebab, sebagian anggaran yang semestinya digunakan untuk meningkatkan mutu pekerjaan justru habis terserap untuk memenuhi biaya-biaya di luar mekanisme resmi.
Temuan tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan pola korupsi yang diungkap KPK di Muara Enim. Lembaga antirasuah itu menemukan adanya dugaan "uang tanam" guna mengamankan proyek sejak tahap awal. Penyimpangan kemudian berlanjut pada penggelembungan harga, pengurangan kualitas barang, hingga dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban.
Ironisnya, ketika berbagai penyimpangan itu seharusnya terungkap dalam proses pemeriksaan, justru muncul dugaan suap untuk memengaruhi hasil audit.
Saatnya Reformasi Auditor Negara
Berbagai kasus yang melibatkan pejabat BPK menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap lembaga auditor negara. Independensi auditor, pola rekrutmen pimpinan, mekanisme pengawasan internal, hingga kemungkinan pengaruh kepentingan politik dinilai perlu dievaluasi secara serius agar fungsi pengawasan terhadap keuangan negara dapat berjalan secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan.
Kasus Muara Enim kembali mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di ruang-ruang pengadaan proyek, tetapi juga dapat merambah hingga lembaga yang seharusnya menjadi penjaga terakhir akuntabilitas keuangan negara. Dan ketika para pengawas mulai terseret dalam pusaran korupsi, pertanyaan yang terus bergema di ruang publik menjadi semakin relevan.[man]
