Jakarta, MI– Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI. Bahkan, parlemen mengungkapkan bahwa gagasan tersebut telah menjadi rekomendasi sejak awal kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat program bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pelibatan kantin sekolah bukan sekadar alternatif teknis, melainkan solusi yang lebih efektif, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Sejak awal kami sudah mengarahkan agar kantin sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk daerah-daerah 3T dan wilayah kepulauan," kata Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, pola distribusi makanan dari dapur umum terpusat tidak selalu cocok diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis yang luas dan tersebar, khususnya di daerah kepulauan, menuntut model pelaksanaan yang lebih fleksibel dan dekat dengan penerima manfaat.
Ia mencontohkan, akan sulit dan tidak efisien jika makanan bergizi untuk siswa di wilayah kepulauan harus dipasok dari dapur yang berada di kota lain yang berjauhan.
Selain mempercepat distribusi makanan, pelibatan kantin sekolah juga dinilai mampu menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Komisi X menilai program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan melibatkan kantin sekolah, pedagang, pemasok bahan pangan, hingga pelaku usaha mikro di sekitar sekolah dapat ikut merasakan manfaat program pemerintah tersebut.
"Semakin banyak masyarakat yang dilibatkan, semakin besar dampak ekonomi yang tercipta di lingkungan sekolah sebagai penerima manfaat program," ujar Lalu.
Di tengah berbagai evaluasi dan penyesuaian, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap akan dilanjutkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyebut mayoritas siswa penerima manfaat menginginkan program tersebut terus berjalan.
Data pemerintah menunjukkan sekitar 43,4 juta siswa atau lebih dari 80 persen peserta didik yang menjadi sasaran program telah menerima manfaat MBG. Seluruh data penerima juga telah terintegrasi dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat dalam menentukan sasaran program.
Namun demikian, skema pelaksanaan akan diperbarui agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dianggap tidak terlalu membutuhkan bantuan dapat dievaluasi, sementara sekolah dengan tingkat kebutuhan lebih tinggi akan menjadi prioritas.
Dalam skema baru yang sedang disiapkan, penyediaan makanan bergizi tidak sepenuhnya bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah membuka peluang lebih besar bagi kantin dan dapur sekolah untuk menjadi bagian dari rantai penyediaan makanan, dengan tetap berada di bawah pengawasan dan standar mutu yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).**
