Jakarta, MI– Mundurnya ratusan kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan menjadi sorotan nasional. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai peristiwa tersebut harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Lalu, persoalan pengelolaan Dana BOS bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah lain. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap sekolah dalam mengelola anggaran pendidikan tersebut.
“Kasus ini menunjukkan bahwa pembinaan, tata kelola, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS perlu dievaluasi kembali agar persoalan serupa tidak terus berulang,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Politikus tersebut mengungkapkan, Komisi X DPR telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait polemik yang berkembang di Sulsel. DPR juga meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan Dana BOS.
Lalu menegaskan bahwa Dana BOS merupakan anggaran pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah dan dikelola langsung oleh sekolah. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus menjadi bahan introspeksi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.
“Evaluasi tata kelola Dana BOS menjadi langkah paling penting saat ini agar tidak terus menimbulkan persoalan di lapangan,” tegasnya.
Terkait kemungkinan adanya pelanggaran hukum, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika memang ditemukan unsur pidana, tentu kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya,” kata Lalu.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan mengungkap bahwa mundurnya ratusan kepala sekolah berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan Dana BOS yang dinilai bermasalah secara administratif.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi penggelapan Dana BOS. Menurutnya, temuan yang ada masih berada dalam ranah administrasi dan setiap dugaan pelanggaran tetap harus melalui proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Tidak semua temuan otomatis menjadi tindak pidana. Sejauh ini tidak ada indikasi penggelapan Dana BOS,” ujar Iqbal.**
