Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, melontarkan peringatan keras terhadap keputusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang menggelontorkan pembiayaan Rp5 triliun untuk proyek hilirisasi ayam terintegrasi yang dijalankan PT Berdikari (Persero), anak usaha Holding Pangan BUMN ID FOOD.
Menurut Bambang, program yang diklaim bertujuan memperkuat swasembada daging tersebut justru berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan peternak rakyat. Ia menilai skema bisnis yang dijalankan PT Berdikari berisiko menciptakan monopoli dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, produksi pakan, hingga penggemukan ayam.
“Tujuan swasembada tentu baik, tetapi jangan sampai proyek ini berubah menjadi alat yang mematikan peternak kecil. Jika Berdikari menguasai pembibitan, pakan, sampai membesarkan ayam sendiri, maka ruang hidup peternak rakyat akan semakin sempit,” tegas Bambang, Senin (15/6/2026).
Politikus tersebut menilai keberadaan BUMN pangan seharusnya menjadi motor penggerak dan pembina peternak rakyat, bukan malah menjadi pesaing yang memiliki modal jauh lebih besar dan akses yang lebih kuat terhadap sumber daya.
Menurut Bambang, model yang ideal adalah kemitraan. PT Berdikari cukup berperan sebagai penyedia bibit unggul, pakan, pendampingan teknis, serta akses pasar. Sementara proses budidaya dan penggemukan ayam tetap dilakukan oleh peternak rakyat yang selama ini telah menjadi tulang punggung sektor peternakan nasional.
“Harus ada kerja sama yang saling menguntungkan. Peternak kecil sudah tumbuh dan bertahan sejak lama. Mereka jangan disingkirkan oleh proyek yang menggunakan uang negara. Berdikari dan peternak rakyat harus saling menghidupkan, bukan saling mematikan,” ujarnya.
Bambang bahkan menilai langkah PT Berdikari yang berpotensi menjalankan seluruh rantai bisnis peternakan secara mandiri bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang menjadi roh Pancasila.
“Kalau akhirnya Berdikari menguasai pembibitan, pakan, peternakan, hingga pemasaran sendiri, itu bertentangan dengan semangat Pancasila. BUMN yang seharusnya membantu justru bisa berubah menjadi pihak yang membunuh peternak kecil,” katanya.
Tak hanya menyoroti substansi proyek, Bambang juga mengkritisi rencana penggunaan anggaran persiapan yang dinilai tidak masuk akal. Ia menyoroti permohonan PT Berdikari kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) selaku induk Holding Pangan BUMN untuk menggunakan dana Rp16,7 miliar hanya untuk tahap persiapan proyek.
Menurutnya, besaran anggaran tersebut patut diawasi secara ketat agar tidak menjadi pemborosan yang membebani keuangan negara.
“Bayangkan, untuk persiapan enam lokasi saja anggarannya mencapai Rp16,7 miliar. Bahkan untuk kebutuhan seperti pemasangan papan proyek atau persiapan awal nilainya sangat besar. Ini harus diwaspadai dan diaudit secara ketat,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Danantara telah menyetujui pembiayaan tahap awal sebesar Rp5 triliun untuk proyek hilirisasi ayam terintegrasi nasional. Program tersebut akan dikembangkan di enam wilayah, yakni Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Meski diklaim sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional, proyek jumbo tersebut kini menuai sorotan karena dikhawatirkan justru memperbesar dominasi korporasi BUMN dan menggerus peran peternak rakyat yang selama ini menjadi penopang utama produksi unggas nasional.
