Jakarta, MI - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan tambahan anggaran besar untuk tahun 2027. Total dana yang diajukan mencapai Rp106 triliun guna mendukung target program 3 juta rumah sesuai arahan Presiden Prabowo.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Maruarar menjelaskan pagu indikatif Kementerian PKP tahun 2027 hanya Rp9,913 triliun. Menurutnya, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan riil untuk mengejar target pembangunan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat.
"Usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP TA 2027 adalah Rp106 triliun. Dengan target 2,84 juta unit (pembangunan rumah dan program BSPS). Dengan pagu indikatif Rp9,913 triliun, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," ujar Maruarar dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Maruarar mengatakan, sebagian besar usulan anggaran tersebut akan difokuskan pada program fisik yang langsung dirasakan masyarakat. Dari total Rp106 triliun, sekitar Rp102,91 triliun atau 97 persen dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, sementara sisanya digunakan untuk kegiatan nonfisik.
Program terbesar yang diajukan adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah, dengan kebutuhan dana mencapai Rp57,29 triliun. Anggaran ini ditargetkan untuk memperbaiki sebanyak 2 juta unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Maruarar juga mengusulkan Rp36,94 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 50.000 unit atau setara 421 tower. Program ini dianggap penting untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang terus meningkat.
Sementara itu, pembangunan rumah khusus diusulkan mendapat anggaran Rp8 triliun untuk 23.410 unit. Program ini juga mencakup pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di beberapa daerah, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh.
Ia menegaskan, program 3 juta rumah tetap menjadi fokus utama pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Ia juga menilai program BSPS masih menjadi andalan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kami melihat sendiri di lapangan bagaimana program BSPS memberikan manfaat besar dan membahagiakan masyarakat yang membutuhkan. Karena itu program ini tetap menjadi fokus utama Kementerian PKP," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar turut meminta dukungan Komisi V DPR RI agar usulan tambahan anggaran tersebut dapat disetujui, sehingga target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada 2027 bisa tercapai sesuai rencana.
