Jakarta, MI– Pemerintah mulai menyiapkan puluhan ribu calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad).
Sebanyak 35.476 peserta akan mengikuti pelatihan yang memadukan pendidikan bela negara, kedisiplinan, dan kemampuan manajerial untuk mendukung program ekonomi kerakyatan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengungkapkan sekitar 30.000 calon pengelola KDKMP dan 5.476 calon pengelola KNMP telah dipersiapkan untuk mengikuti program tersebut.
“Jumlah peserta yang direncanakan mengikuti program ini sekitar 35.476 orang, terdiri dari sekitar 30.000 calon pengelola KDKMP dan 5.476 calon pengelola KNMP,” kata Rico, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, pelatihan tidak hanya berfokus pada aspek kemiliteran, tetapi juga dibarengi dengan pembekalan kompetensi teknis dan manajerial yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi maupun kawasan ekonomi berbasis nelayan.
Program ini akan dilaksanakan di 67 satuan pendidikan (Satdik) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Peserta terlebih dahulu akan menjalani pelatihan kedisiplinan dan bela negara selama 30 hari, sebelum melanjutkan pendidikan manajerial selama 15 hari yang disusun bersama kementerian teknis terkait.
“Pelatihan aspek kedisiplinan dan bela negara direncanakan berlangsung selama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan manajerial selama 15 hari,” ujar Rico.
Pelaksanaan program tersebut ditandai dengan pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk KDKMP dan KNMP yang berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Upacara pembukaan dipimpin Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM Kemhan), Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia.
Dalam amanat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo yang dibacakan Mayjen Ketut, ditegaskan bahwa program SPPI merupakan bagian dari strategi pemerintah membentuk sumber daya manusia yang berintegritas, disiplin, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
Pemerintah menilai penguatan kapasitas pengelola koperasi dan kampung nelayan tidak cukup hanya dengan kemampuan administrasi dan bisnis. Karena itu, pendidikan bela negara dipandang penting untuk membangun karakter kepemimpinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial dalam mengelola program-program ekonomi masyarakat.
“Melalui pendidikan dan latihan dasar kemiliteran yang dipadukan dengan pembekalan manajerial, para peserta diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional,” demikian amanat yang disampaikan Kemhan.
Selain dituntut memiliki kemampuan manajerial, para peserta juga diharapkan tumbuh menjadi pemimpin yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing.**
