Jakarta, MI– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia kini menghadapi sorotan tajam.
Di tengah ambisi besar menekan angka stunting dan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, program tersebut justru dibayangi gelombang kasus keracunan makanan dan dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat pelaksana.
Data yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan persoalan MBG tidak lagi dapat dipandang sebagai insiden terpisah. Kasus keracunan terjadi berulang di berbagai daerah, sementara aparat penegak hukum kini mengusut dugaan penyimpangan anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat hingga April 2026 sedikitnya 33.626 pelajar dilaporkan mengalami keracunan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai tingginya angka korban menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program tersebut.
"Angka keracunan yang mencapai puluhan ribu siswa menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan pengawasan program MBG. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kasus yang berdiri sendiri," ujar Ubaid Matraji.
Sebelumnya, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) juga mencatat sedikitnya 5.626 kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan MBG hingga September 2025. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program ini telah berlangsung cukup lama dan terjadi di berbagai wilayah.
Perwakilan CISDI meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kejadian yang terus berulang.
"Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi MBG karena keselamatan anak harus menjadi prioritas utama. Program yang baik tidak boleh mengorbankan kesehatan penerimanya," kata perwakilan CISDI dalam pernyataan resminya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mengakui terdapat ribuan korban terdampak kejadian luar biasa keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Berbagai kasus dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Jawa Timur.
Sebagian besar korban mengalami gejala mual, muntah, diare, pusing, hingga harus menjalani perawatan medis. Dalam sejumlah kasus, siswa bahkan harus dirawat di rumah sakit akibat kondisi yang cukup serius.
Belum tuntas persoalan keracunan, program MBG kini juga terseret skandal dugaan korupsi. Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan penyimpangan dalam tata kelola program yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan dalam pelaksanaan MBG. Sejumlah kalangan menilai lemahnya kontrol internal membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Transparency International Indonesia menilai kasus yang terungkap menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program.
"Kasus korupsi yang menyeret pejabat pelaksana MBG menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan program. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi perhatian utama pemerintah," ujar perwakilan Transparency International Indonesia.
Di tengah gelombang kritik tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta semua pihak fokus pada pembenahan program daripada mempertentangkan keberadaannya.
"Jangan bertengkar lagi soal MBG. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperbaiki pengelolaannya agar tujuan program benar-benar tercapai," kata Luhut.
Namun berbagai kalangan menilai perbaikan tata kelola saja tidak cukup apabila pemerintah tidak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok makanan, standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan dapur penyedia makanan, hingga sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari keselamatan anak-anak yang menjadi sasaran utama program.
"Jika program ini ingin kembali mendapatkan kepercayaan publik, maka pemerintah harus mampu menjamin dua hal sekaligus: makanan yang aman bagi anak-anak dan pengelolaan anggaran yang bersih dari korupsi," tegas Agus.
Program MBG pada awalnya dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Namun rentetan kasus keracunan serta dugaan korupsi yang kini terungkap membuat program tersebut menghadapi ujian kredibilitas yang tidak ringan.
Di tengah polemik keselamatan pangan, Program Makan Bergizi Gratis juga diguncang kasus dugaan korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Hingga pertengahan Juni 2026, penyidik telah menetapkan sedikitnya lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional (BGN).
Mereka antara lain mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri dari pihak swasta, serta Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan indikasi kuat terjadinya penyimpangan dalam tata kelola program yang menjadi proyek prioritas nasional tersebut.
"Pada hari ini Jumat, 12 Juni 2026, kami penyidik pada Jampidsus telah melakukan pemeriksaan pada satu orang saksi atas nama AM selaku Komisaris PT YAT," kata Syarief saat mengumumkan penetapan tersangka baru dalam kasus MBG.
Kejaksaan Agung mengungkap sedikitnya terdapat dua klaster besar yang sedang didalami dalam perkara ini. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan jual beli dan pengaturan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sedangkan klaster kedua menyangkut dugaan penyimpangan dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
Syarief menegaskan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada individu tertentu, tetapi juga pada pola korupsi yang diduga berlangsung secara sistematis.
"Modus besar yang kami sidik sekarang ini ada dua klaster," ujar Syarief kepada wartawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.
Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan markup pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai proyek lebih dari Rp1 triliun. Selain itu, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan penyimpangan pada pengadaan sepatu, tablet, televisi, hingga afiliasi yayasan pengelola SPPG dengan para tersangka.
Kasus ini semakin menyita perhatian publik karena terjadi di tengah banyaknya laporan keracunan yang menimpa siswa penerima manfaat MBG. Di satu sisi ribuan anak dilaporkan menjadi korban dugaan keracunan makanan, sementara di sisi lain aparat penegak hukum menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran pada program yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi generasi muda Indonesia.
Penangkapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat lainnya juga menjadi sorotan internasional. Associated Press melaporkan bahwa penyidik menemukan indikasi manipulasi proses verifikasi lembaga mitra yang terlibat dalam distribusi program MBG serta dugaan pemberian keuntungan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan pengelola program.**
