Jakarta, MI - DPR RI menyoroti usulan tambahan anggaran hampir Rp2 triliun yang diajukan Kementerian Pariwisata untuk tahun anggaran 2027.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan, menilai alasan yang disampaikan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam mengajukan tambahan dana tersebut masih belum cukup meyakinkan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Putra mempertanyakan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun di luar pagu indikatif Kementerian Pariwisata tahun 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp1,01 triliun.
Ia mengatakan, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai urgensi dan peruntukan tambahan anggaran tersebut agar dapat dipahami dan dipertimbangkan oleh DPR.
"Saya langsung saja ada minta uangnya berapa, mintanya Rp 1,99 triliun, berarti mintanya itu 200% kenaikan dari pagu indikatifnya yang adalah Rp 1,01 triliun," ujar Putra.
Putra menilai tren pemangkasan anggaran pariwisata dalam beberapa tahun terakhir dapat dibaca sebagai indikasi bahwa pemerintah tengah memprioritaskan sektor lain yang dianggap lebih mendesak.
Menurut dia, saat ini terdapat sejumlah program strategis yang membutuhkan dukungan dana besar, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Putra juga mengkritisi cara Kementerian Pariwisata membandingkan kebutuhan anggaran dengan capaian devisa sektor pariwisata.
Ia mengatakan, data yang dipaparkan justru menunjukkan bahwa kinerja sektor tersebut tetap tumbuh meski anggaran yang dialokasikan negara terus menurun.
Putra mencontohkan, pada 2016 saat anggaran pariwisata mencapai Rp5,41 triliun, devisa yang dihasilkan berada di kisaran Rp150 triliun. Sementara pada 2024, ketika anggaran turun menjadi sekitar Rp3 triliun, devisa sektor pariwisata justru meningkat hingga Rp 269 triliun.
Bagi Putra, angka tersebut menunjukkan bahwa industri pariwisata nasional memiliki kemampuan berkembang secara mandiri melalui mekanisme pasar.
Oleh karena itu, ia berpandangan peningkatan kinerja sektor pariwisata tidak selalu bergantung pada suntikan anggaran dari negara.
"Jadi otoritas fiskal ini sadar bahwa sektor pariwisata ini berjalan secara organik melalui mekanisme pasar, tanpa perlu disuapin anggaran negara secara berlebihan," tuturnya.
Putra mengatakan, perkembangan sektor pariwisata saat ini lebih banyak ditopang oleh permintaan pasar, investasi swasta, serta aktivitas pelaku industri di lapangan.
Karena itu, ia mengingatkan Kementerian Pariwisata agar lebih hati-hati dalam menyusun argumentasi saat mengajukan tambahan anggaran kepada DPR maupun pemerintah.
Menurutnya, data yang dipaparkan dalam rapat justru berpotensi melemahkan alasan di balik permintaan tambahan dana tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun untuk tahun 2027. Dana tersebut diusulkan guna mendukung sejumlah program pengembangan pariwisata nasional.
Usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam rangkaian pembahasan anggaran bersama DPR dan pemerintah.
