Jakarta, MI– Rencana pemerintah kembali menggunakan anggaran pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 mendapat sorotan dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan program unggulan tersebut tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar sektor pendidikan, mulai dari beasiswa hingga kesejahteraan guru.
Peringatan itu disampaikan menyusul penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut sumber pendanaan MBG tahun depan masih berasal dari pos anggaran pendidikan dan kesehatan.
"Kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan itu tetap kami minta untuk tidak diganggu. Kesejahteraan guru, peningkatan mutu layanan pendidikan, seluruh beasiswa yang menjadi program unggulan pemerintah juga tidak boleh terganggu oleh MBG yang dianggarkan dari anggaran pendidikan," tegas Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut dia, Komisi X memahami pentingnya program MBG dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaan program tersebut harus dibarengi tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan persoalan baru di sektor pendidikan.
Lalu mengakui hingga kini DPR belum menerima rincian pasti mengenai besaran anggaran pendidikan yang akan dialihkan untuk mendukung program MBG pada 2027. Karena itu, Komisi X berkomitmen mengawasi ketat proses pembahasannya.
"Karena diambil dari anggaran pendidikan, tentu menjadi kewajiban kami untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh BGN," ujarnya.
Selain menyoroti sumber pendanaan, politikus PKB itu juga mengingatkan pemerintah agar pemerataan pelaksanaan MBG menjadi prioritas. Ia menilai masih banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum sepenuhnya merasakan manfaat program tersebut.
"Kami mengarahkan agar daerah 3T menjadi prioritas utama. Jangan sampai program ini justru belum menjangkau wilayah yang paling membutuhkan," katanya.
Lalu juga menyambut rencana pemerintah melakukan efisiensi dan pembenahan tata kelola MBG. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperbaiki berbagai persoalan yang sempat muncul selama pelaksanaan program.
"Kami menyambut baik jika ada efisiensi dan tata kelola baru yang lebih baik. Ini penting agar program berjalan efektif dan tepat sasaran," ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kualitas makanan yang disajikan kepada siswa harus menjadi perhatian utama pemerintah. Berbagai kasus makanan tidak layak konsumsi maupun insiden keracunan yang pernah terjadi tidak boleh terulang kembali.
"Tidak boleh ada lagi makanan basi, tidak boleh ada lagi makanan yang tidak layak konsumsi. Anak-anak harus benar-benar mendapatkan asupan gizi yang baik sesuai tujuan program ini," tegasnya.**
