Jakarta, MI– Pemerintah meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau dan pengaruh El Nino 2026-2027.
Meski tren karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan, pemerintah menegaskan tidak ada ruang untuk lengah.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan Indonesia semakin mampu mengendalikan karhutla dibandingkan satu dekade lalu. Namun, peningkatan luas lahan terbakar sepanjang awal 2026 menjadi sinyal bahaya yang harus diantisipasi sejak dini.
“Kemampuan kita mengendalikan karhutla terus membaik, tetapi ancaman tahun ini masih sangat besar sehingga seluruh pihak harus tetap waspada,” ujarnya.
Data pemerintah menunjukkan luas karhutla berhasil ditekan signifikan dalam dua siklus El Nino terakhir. Setelah mencapai sekitar 2,61 juta hektare pada 2015, luas area terbakar turun menjadi 1,64 juta hektare pada 2019 dan kembali menyusut menjadi sekitar 1,16 juta hektare pada 2023.
Namun situasi tahun ini menunjukkan tantangan baru. Hingga Mei 2026, luas karhutla telah mencapai sekitar 81 ribu hektare, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada siklus El Nino sebelumnya.
Kondisi tersebut diperparah oleh prediksi musim kemarau yang datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering dengan puncak pada Juli hingga September.
Pemerintah pun menyiapkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari operasi modifikasi cuaca (OMC), pembangunan sekat kanal, hingga penguatan patroli lapangan yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menko Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, bahkan mengeluarkan peringatan keras kepada aparat keamanan di daerah. Ia menegaskan keberhasilan mencegah karhutla akan menjadi tolok ukur kinerja para pimpinan wilayah.
“Kapolda, kapolres, pangdam hingga danrem mempertaruhkan jabatannya dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla,” tegasnya.
Pemerintah memastikan evaluasi ketat akan dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas pengendalian kebakaran. Pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugas pencegahan dapat menghadapi konsekuensi berupa mutasi maupun pencopotan jabatan.
Menurut Raja Juli, karhutla bukan sekadar persoalan kehutanan atau lingkungan hidup, melainkan ancaman nasional yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, transportasi, hingga hubungan lintas negara akibat kabut asap.
Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencegahan. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, Indonesia menargetkan mampu menahan laju karhutla meski menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrem.
Tahun 2026 kini menjadi ujian besar bagi kesiapsiagaan nasional. Di tengah ancaman El Nino yang menguat, pemerintah menegaskan satu pesan: keberhasilan mencegah karhutla bukan hanya soal menjaga hutan, tetapi juga menjaga keselamatan dan masa depan bangsa.**
