Jakarta, MI– Aksi demonstrasi mahasiswa kembali menggema di depan Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melontarkan kritik keras terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk mempertanyakan efektivitas program unggulan Presiden Prabowo Subianto di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Dengan membawa tema "Menuju Pembebasan Nasional", ratusan mahasiswa tiba di depan Gedung DPR sekitar pukul 15.30 WIB dan langsung menggelar orasi di gerbang utama Jalan Gatot Subroto.
Dalam aksi tersebut, salah satu spanduk yang menyita perhatian publik bertuliskan pertanyaan tajam: "Yang Turun Pertamax atau Prabowo?". Tulisan itu menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan di tengah tingginya biaya hidup masyarakat.
Dari atas mobil komando, para orator bergantian menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
"Rakyat menunggu harga kebutuhan hidup turun, rakyat menunggu beban ekonomi berkurang. Yang kami lihat hari ini justru masyarakat semakin tertekan. Yang turun sebenarnya Pertamax atau kepercayaan rakyat kepada pemerintah?" teriak salah seorang orator yang disambut sorakan peserta aksi.
Mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu ditinjau kembali dari sisi efektivitas, transparansi, serta manfaat langsung bagi masyarakat.
"Program pemerintah harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar menjadi proyek yang menghabiskan anggaran besar tanpa dampak yang jelas," ujar peserta aksi.
Kedua, mahasiswa menolak pemborosan anggaran negara dan meminta pemerintah lebih fokus pada pengelolaan keuangan yang efisien dan tepat sasaran.
"Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Kami menolak pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang masih berat," tegas orator lainnya.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan nasib guru honorer. Mahasiswa meminta pemerintah memberikan kepastian status, meningkatkan kesejahteraan, dan menjamin perlindungan hak-hak tenaga pendidik.
Keempat, mereka mendesak pemerintah segera menstabilkan harga bahan bakar minyak guna menjaga daya beli masyarakat yang terus tergerus.
"Harga BBM sangat memengaruhi harga kebutuhan pokok. Ketika BBM naik, rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya," kata salah satu peserta aksi.
Tuntutan terakhir adalah penegakan supremasi sipil sebagai prinsip dasar demokrasi dan negara hukum.
Aksi di depan DPR juga direncanakan diikuti mahasiswa Universitas Trisakti. Menteri Kepresidenan Luar Negeri Universitas Trisakti, Arief Rizquna, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan aksi spontan, melainkan hasil konsolidasi yang telah dilakukan selama beberapa hari.
Menurut mahasiswa, gelombang demonstrasi ini merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah agar lebih serius menjawab persoalan ekonomi rakyat dan membuka ruang evaluasi terhadap berbagai program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
"Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami datang untuk mengingatkan bahwa rakyat sedang menunggu solusi nyata, bukan sekadar janji dan slogan," tegas salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya.**
