Jakarta, MI - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah bukan sekadar gangguan teknis biasa. Menurut YLKI, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang menunjang berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi. Karena itu, ketika listrik padam, dampaknya sangat terasa, bukan hanya aliran energi, tetapi juga kualitas hidup dan kepastian hak konsumen.
Rio mengakui gangguan teknis dalam sistem kelistrikan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Namun, jika pemadaman listrik terus berulang, kondisi ini menjadi tanda bahwa ada persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
"YLKI memahami bahwa gangguan teknis dapat terjadi dalam sistem kelistrikan. Namun, pemadaman yang berulang menunjukkan adanya persoalan yang harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi keandalan pembangkit, jaringan distribusi, manajemen risiko, maupun tata kelola pelayanan," ujar Rio dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).
Sementara itu, Rio menegaskan konsumen tidak seharusnya terus-menerus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat lemahnya sistem. PLN sebagai penyedia layanan listrik memiliki kewajiban memastikan pelayanan yang andal sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.
YLKI juga mempertanyakan pertanggungjawaban PLN kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.
Rio menilai, apabila durasi dan frekuensi gangguan telah memenuhi kriteria Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025, maka kompensasi kepada pelanggan harus diberikan secara otomatis dan transparan, tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari masyarakat.
Lebih lanjut, YLKI menegaskan bahwa persoalan listrik bukan hanya urusan korporasi, tetapi menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup masyarakat.
"Presiden Prabowo perlu turun tangan memastikan ketahanan energi menjadi agenda strategis nasional. Negara tidak boleh hanya hadir ketika krisis terjadi, tetapi harus hadir melalui kebijakan yang mampu mencegah terjadinya krisis," tegasnya.
Dalam hal ini, YLKI mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk rencana pembangunan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 GW.
Menurut Rio, kebijakan tersebut bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menghadirkan sumber energi alternatif bagi masyarakat. Dengan begitu, konsumen memiliki pilihan dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pasokan listrik nasional.
Ia menambahkan, diversifikasi energi harus diarahkan untuk memperkuat posisi konsumen, menciptakan kemandirian energi, sekaligus meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional. Energi terbarukan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari perlindungan konsumen.
Di sisi lain, YLKI mengingatkan bahwa jika pemadaman listrik terus berulang tanpa ada perbaikan yang nyata, peningkatan kualitas layanan, maupun pemenuhan hak konsumen, pihaknya tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Energi adalah urat nadi kehidupan. Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghasilkan listrik, tetapi negara yang mampu menjamin rakyatnya mendapatkan energi yang andal, adil, dan berkelanjutan," tuturnya.
