Jakarta, MI– Terungkapnya anggota intelijen kepolisian yang menyusup ke lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memicu reaksi keras dari DPR RI.
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengevaluasi kinerja jajaran intelijen agar tidak melampaui batas kewenangan dan mencederai ruang demokrasi di kampus.
Abdullah menegaskan bahwa kegiatan intelijen harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan sesuai aturan hukum. Menurutnya, insiden yang terjadi di UMY menjadi alarm serius bagi institusi kepolisian untuk memperbaiki tata kelola operasi intelijen di lapangan.
“Personel intelijen harus memahami batas-batas kewenangannya agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Kasus di UMY harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Polri,” tegas Abdullah.
Politikus PKB itu menilai kampus merupakan ruang akademik yang harus dihormati, termasuk ketika mahasiswa dan dosen menyampaikan aspirasi melalui kegiatan demokratis. Kehadiran aparat yang menyamar tanpa transparansi dinilai berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Abdullah juga memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke forum resmi DPR dalam rapat kerja bersama Kapolri. Ia meminta evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap sistem pengawasan dan kinerja intelijen guna meningkatkan profesionalisme aparat di tengah tuntutan demokrasi yang semakin berkembang.
“Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara serius agar kualitas SDM intelijen Polri semakin profesional dan mampu menjalankan tugas sesuai kebutuhan zaman,” ujarnya.
Insiden itu sendiri terjadi pada Rabu (17/6/2026) malam. Seorang anggota intelijen Polda DIY yang menyamar di tengah mahasiswa UMY ketahuan memotret aktivitas mahasiswa usai aksi demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Keberadaan aparat tersebut memicu reaksi ratusan mahasiswa. Saat mencoba menghindari kerumunan, anggota intel itu sempat terjatuh sebelum akhirnya diamankan dan dibawa ke Gedung Rektorat UMY untuk menghindari potensi tindakan main hakim sendiri.
Wakil Rektor UMY, Zuly Qodir, mengungkapkan bahwa dirinya menerima permintaan langsung dari pihak Polda DIY untuk membantu mengamankan anggotanya. Ketika tiba di lokasi, sekitar 300 mahasiswa telah berkumpul di depan rektorat menuntut penjelasan terkait keberadaan aparat yang menyusup ke lingkungan kampus.
Meski suasana sempat memanas, Zuly memastikan situasi tetap terkendali. Tidak ada tindakan kekerasan yang terjadi dan persoalan berhasil diselesaikan melalui dialog antara mahasiswa, pihak kampus, dan kepolisian.
“Mahasiswa hanya meminta transparansi dan penjelasan. Situasinya tetap aman dan kondusif,” kata Zuly.
Di tengah polemik tersebut, Abdullah memberikan apresiasi kepada civitas akademika UMY yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan secara damai tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum serta penghormatan terhadap kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi.
Kasus penyusupan intel di kampus UMY kini menjadi sorotan luas dan menambah desakan agar Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola operasi intelijen, terutama di ruang-ruang sipil yang memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan dan demokrasi.**
