Jakarta, MI – Baru sehari terpilih kembali sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo langsung diterpa tudingan melakukan pembohongan publik terkait krisis pasokan batu bara yang disebut menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa.
Melalui video yang dirilis PLN pada Sabtu (20/6/2026), Darmawan menyatakan PLN telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapatkan alokasi batu bara dengan kandungan kalori menengah (medium rank coal).
Dengan tambahan pasokan tersebut, Darmawan menegaskan PLN akan melakukan berbagai langkah perbaikan agar penyediaan tenaga listrik kembali berjalan normal.
"Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin mohon maaf karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat peristiwa ini," ujar Darmawan.
Ia menjelaskan, PLN mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan para pemasok batu bara, terutama untuk medium rank coal yang telah mendapatkan penugasan dari pemerintah.
"Kami mengapresiasi para pemasok batu bara yang telah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga telah menandatangani kontrak dengan PT PLN maupun pembangkit milik mitra kami," katanya.
Darmawan menyebut PLN berkoordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) agar proses penandatanganan kontrak dapat berjalan lebih cepat.
"Saat ini proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir ke PLTU di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra kami atau Independent Power Producer (IPP)," ujarnya.
Di wilayah Jawa Barat, pasokan tersebut antara lain ditujukan untuk PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, serta PLTU Indramayu. Sementara di Jawa Timur mencakup PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
Selain persoalan batu bara, Darmawan juga mengungkap adanya gangguan teknis pada dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta atau IPP. Akibat gangguan tersebut, kedua pembangkit keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
"Untuk itu kami mengerahkan tim PLN bersama mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini dapat berjalan cepat sehingga kembali memasok listrik ke sistem kelistrikan Pulau Jawa," tandasnya.
Pernyataan Darmawan itu langsung mendapat respons keras dari Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira. Menurutnya, apa yang disampaikan Darmawan merupakan bentuk pembohongan publik.
"Jelas pernyataan tukang bohong dan dia berani menyatakannya di media. Dia bilang medium rank coal yang tidak ada, padahal PLTU yang disebutkan namanya itu sebagian besar cukup menggunakan low rank coal karena merupakan bagian dari proyek 10.000 MW yang memang didesain memakai low rank coal," kata Yudhistira saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Senin (22/6/2026).
Seperti diketahui, di tengah kritik publik terhadap buruknya pelayanan PLN terkait sistem kelistrikan nasional, Darmawan Prasodjo kembali terpilih menjadi Direktur Utama PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor BP BUMN pada Kamis (18/6/2026) malam.
Darmo Sakti atau Terpilih karena Transaksi?
Yudhistira menilai persoalan yang terjadi di PLN sangat kompleks. Menurutnya, jika reserve margin pembangkit dipenuhi sesuai ketentuan kelistrikan, pemadaman bergilir seharusnya tidak perlu terjadi.
"Memang licin Darmo ini. Ironisnya, dia malah membangun narasi seolah-olah ESDM, khususnya Dirjen Minerba, yang salah atas situasi ini. Bahkan dia meminta Dirjen Minerba diganti. Kacau, kan? Dan memang pemegang saham PLN ini entah bodoh atau bego, kok dipilih lagi?" ujarnya.
Proses RUPS PLN yang terkesan tertutup itu juga memicu berbagai protes, terlebih karena berlangsung di tengah pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sumatera dan Pulau Jawa.
Menurut Yudhistira, selama era kepemimpinan Darmawan Prasodjo, pemadaman bergilir hingga blackout di sejumlah wilayah seolah menjadi masalah klasik yang terus berulang.
Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah oleh terjadinya blackout berulang kali di berbagai daerah yang mengakibatkan aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh dan menimbulkan kerugian besar.
Menurut Yudhistira, keputusan pemerintah mempertahankan Darmawan Prasodjo bersama sejumlah direksi lainnya seperti Yusuf Didi Setiarto, Suroso Isnandar, dan Arsyadani G. Akmalaputri sangat menyakiti hati rakyat.
"Dan tentunya sangat aneh, orang-orang yang jelas-jelas tidak mampu menjaga marwah pemerintahan Prabowo dalam memberikan pelayanan kelistrikan kepada seluruh rakyat Indonesia masih terus dipertahankan," tudingnya.
Ia juga menilai hingga saat ini tidak ada langkah taktis yang dilakukan Darmawan selain menyampaikan permohonan maaf kepada publik.
Yudhistira kembali menegaskan bahwa masa kelam PLN dimulai sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjuk Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN.
"Berulang kali sudah saya sampaikan, apa yang sudah diperbuat Darmo selama lebih dari lima tahun menjabat Dirut. Semua hanya pencitraan lewat penghargaan," katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan profesional hire (prohire) yang dinilai merusak sistem meritokrasi di tubuh PLN karena membuka ruang bagi masuknya kroni dan kolega tertentu yang langsung menempati posisi strategis.
"Kerusakan-kerusakan di tubuh PLN ini menjadi bagian dari kebobrokan era Darmo. Tapi pemerintah seperti buta dan tuli, tidak mau peduli dengan hal ini. Padahal PLN merupakan perusahaan monopoli yang mengatur denyut nadi perekonomian nasional. Harusnya orang-orang yang memahami bisnis ini ditempatkan sebagai Dirut dan jajaran direksi, bukan orang yang mencari kekayaan dan memanfaatkan jabatan," ujarnya.
Pemadaman Listrik Meluas
Lebih lanjut, Yudhistira mengaku baru menerima laporan dari Tim Investigasi Re-LUN bahwa pemadaman listrik bergilir kini juga meluas hingga Kalimantan.
"Barusan kami menerima laporan bahwa saat ini pemadaman listrik juga terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya Indonesia Gelap itu mendekati kenyataan dan ini fatal bagi pemerintahan Prabowo. Harus segera diambil langkah tegas dengan mencopot Darmawan Prasodjo dan menggantinya dengan orang yang tepat," katanya.
Tak hanya itu, Yudhistira juga mendesak aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi di balik pemadaman listrik bergilir tersebut.
"Pasti ada pidana di balik kasus ini. Bukan hanya korupsi yang harus diselidiki, tetapi ini juga bagian dari kejahatan kemanusiaan yang harus diusut tuntas. Presiden harus tegas menyikapi masalah yang sudah memicu keresahan masyarakat luas," tandasnya.
