Jakarta, MI– Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa tidak akan kembali terjadi dalam waktu dekat.
Kepastian itu disampaikan setelah DPR menggelar koordinasi lintas lembaga guna membedah akar persoalan yang memicu krisis pasokan listrik.
Menurut Dasco, DPR telah mempertemukan sejumlah pihak terkait, mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), Kejaksaan Agung hingga Badan Intelijen Negara (BIN), untuk mencari solusi permanen atas gangguan kelistrikan yang belakangan meresahkan masyarakat.
"Kemarin kita sudah rapat bersama dengan ESDM, dengan PLN, dengan Kejaksaan, dengan Kepala Badan Intelijen Negara. Kita urai satu per satu sehingga insyaallah pemadaman listrik itu tidak akan terjadi lagi di minggu-minggu ini dan minggu ke depan," kata Dasco saat membuka Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah keluhan masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pemadaman bergilir dalam beberapa pekan terakhir. Gangguan listrik tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga mengganggu pelayanan publik dan roda perekonomian.
Dasco mengakui situasi global saat ini turut memberikan tekanan terhadap berbagai sektor strategis nasional. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kekompakan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan energi.
"Kalau kita sama-sama kompak dan berkeinginan baik untuk memecahkan persoalan ini bersama, tentunya kita bisa memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan yang dapat membuat rakyat menjadi susah," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah mulai mengungkap penyebab utama pemadaman bergilir yang terjadi di Pulau Jawa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyebut PLN mengalami kekurangan pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik sepanjang 2026.
Kondisi tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya mengungkap kebutuhan batu bara PLN tahun ini mencapai sekitar 154 juta ton. Namun, kontrak pasokan yang telah terealisasi baru mencapai 134 juta ton.
"Jadi sekitar 18 sampai 20 juta ton yang kurang," kata Qodari.
Meski demikian, pemerintah menilai persoalan itu masih dapat diatasi karena Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Selain itu, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik nasional merupakan kebutuhan rutin yang seharusnya dapat diproyeksikan sejak jauh hari.**
