Jakarta, MI - Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Merah Putih Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan bersama TNI.
Koalisi yang terdiri dari DE JURE, IMPARSIAL, CENTRA Initiative, Raksha Initiative, HRWG, Indonesia Risk Center, dan SETARA Institute menilai insiden tersebut menunjukkan ketidaktepatan penerapan sistem pendidikan militer terhadap warga sipil.
"Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil," tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurut mereka, pelatihan militer tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan koperasi.
"Apalagi, tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan militer."
Koalisi juga mengkritik pelibatan TNI yang terlalu jauh dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka berpendapat keterlibatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan UU TNI terkait operasi selain perang.
"Lebih dari itu proyeksi koperasi memang seharusnya dilaksanakan melalui manajemen profesional dan modern. Akibatnya, publik dipertontonkan kebijakan yang tidak tepat ini yang bahkan hingga menimbulkan korban jiwa," ujar koalisi.
Selain itu, Koalisi menilai Program Koperasi Desa Merah Putih sudah cacat sedari awal. Terlebih program ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang serba militer.
Menurut mereka, pola tersebut berisiko merusak esensi sistem perkoperasian yang semestinya dijalankan berdasarkan kebutuhan anggota.
Koalisi juga menyoroti potensi terjadinya penyimpangan dalam program tersebut. "Apalagi, hingga saat ini, sistem peradilan militer belum direformasi dan anggota TNI masih tidak tunduk pada peradilan sipil."
Atas meninggalnya dua peserta pelatihan tersebut, Koalisi mendesak dilakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Mereka menegaskan bahwa penyelenggara maupun struktur komando yang mengendalikan pelaksanaan program harus bertanggung jawab secara hukum atas hilangnya nyawa peserta selama proses pelatihan.
Koalisi juga meminta pemerintah meninjau ulang program MBG dan KDMP karena dinilai telah memunculkan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
"Sudah semestinya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ditinjau ulang untuk dihentikan mengingat banyak masalah yang timbul akibat dua program itu."
Mereka juga mendesak agar pelatihan dasar kemiliteran dalam Program Koperasi Desa Merah Putih dihentikan, termasuk agenda-agenda militerisasi sipil lainnya.
