Jakarta, MI – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengingatkan bahwa mandat yang diberikan rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres tidak hanya mencakup Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga berbagai janji politik lainnya yang hingga kini dinilai belum menunjukkan capaian yang signifikan.
Fernando menyoroti maraknya narasi dari sejumlah tokoh di lingkaran pemerintahan yang menegaskan bahwa program MBG harus terus dijalankan karena telah mendapat legitimasi dari rakyat saat Pilpres. Narasi tersebut, menurutnya, disampaikan oleh sejumlah pejabat dan elite politik, mulai dari Kepala Bakom Pemerintahan M. Qodari, Penasihat Khusus Presiden Hasan Nasbi, sejumlah juru bicara Partai Gerindra, hingga Hashim Djojohadikusumo.
Menurut Fernando, perhatian yang terlalu besar terhadap MBG berpotensi menutupi berbagai janji politik lain yang juga telah mendapatkan dukungan publik saat pemilu.
"Jika MBG dianggap sebagai amanat rakyat yang wajib dilaksanakan karena sudah mendapat persetujuan publik saat Pilpres, maka logika yang sama juga harus berlaku terhadap janji-janji politik lainnya," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Kamis (25/6/2026).
Ia mempertanyakan progres realisasi program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah layak huni yang menjadi salah satu program unggulan Prabowo. Selain itu, Fernando juga menyoroti janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang hingga kini dinilai belum terlihat dampaknya secara nyata di tengah ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini justru membuat banyak pekerja menghadapi ketidakpastian akibat relokasi perusahaan ke negara lain maupun tekanan biaya operasional yang terus meningkat.
Fernando juga mengingatkan komitmen Presiden Prabowo untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dalam dua tahun masa pemerintahannya. Meski pemerintah mengklaim tingkat kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,78 persen pada September 2025 dari sebelumnya 1,26 persen pada Maret 2024, ia menilai angka tersebut perlu dicermati secara lebih kritis karena belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Selain itu, program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu agenda utama pemerintahan juga dinilai belum menunjukkan arah yang jelas. Padahal, menurut Fernando, kebijakan tersebut digadang-gadang menjadi motor penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri nasional, serta penguatan ekonomi rakyat.
Tidak hanya soal ekonomi, Fernando turut menyoroti persoalan kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah yang masih menjadi masalah di sejumlah daerah. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan langkah yang cukup tegas dalam melindungi hak kelompok minoritas untuk menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadah secara bebas.
"Masih banyak warga negara yang menghadapi hambatan dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Negara tidak boleh abai terhadap persoalan ini," ujarnya.
Fernando menegaskan, pemerintah seharusnya menunjukkan semangat yang sama dalam merealisasikan seluruh janji politik sebagaimana antusiasme yang diperlihatkan dalam menjalankan program MBG. Menurutnya, percepatan penciptaan 19 juta lapangan kerja, pembangunan tiga juta rumah, pengentasan kemiskinan, penguatan hilirisasi, hingga perlindungan kebebasan beragama harus menjadi prioritas yang setara.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena itu, kritik dan masukan dari masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
"Pemerintah jangan sampai lupa bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengawasi, mengkritik, dan mengingatkan pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Fernando mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan tidak ada pemerintahan yang kebal terhadap kekecewaan publik apabila aspirasi masyarakat terus diabaikan.
"Kemarahan rakyat dapat menjadi kekuatan yang sangat besar. Karena itu, seluruh janji yang pernah disampaikan kepada rakyat harus diwujudkan, bukan hanya sebagian yang dianggap populer," pungkasnya.
