Jakarta, MI - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi ditunjuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Satgas ini dibentuk sebagai wadah koordinasi pemerintah untuk mengantisipasi masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan marak terjadi di sektor usaha.
Prasetyo mengatakan penunjukannya sebagai pimpinan Satgas Mitigasi PHK merupakan tindak lanjut atas permintaan berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan usai rapat kerja di DPR yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta sejumlah pimpinan serikat buruh.
"Kemudian semua bersepakat memohon kami untuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK, oleh karena dianggap kita dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait," jelas Prasetyo, Jumat (26/6/2026).
Ia menambahkan, secara formal pemerintah masih menyiapkan pola kerja Satgas. Nantinya, Desk Ketenagakerjaan Polri juga akan dilibatkan untuk memperkuat pengawasan dan mengantisipasi potensi PHK di berbagai perusahaan.
"Semua kita bekerja bersama-sama untuk melakukan satu tentu melakukan monitoring, dan kemudian bersama-sama saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK," tutur Prasetyo.
Di kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan kalangan buruh memang mengusulkan Prasetyo memimpin Satgas tersebut. Menurutnya, komunikasi yang dibangun Mensesneg selama ini cukup efektif.
"Hari ini teman-teman pers banyak bertanya siapa Ketua Satgas PHK? Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesneg. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian," kata Andi.
