Jakarta, MI – Desakan agar Kepolisian Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran di Sumatera Utara menguat setelah viralnya video seorang ibu rumah tangga yang merekam dugaan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kawasan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai peristiwa tersebut menjadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum. Menurutnya, fakta bahwa dugaan aktivitas narkoba justru terungkap melalui rekaman warga menunjukkan lemahnya fungsi deteksi dini dan pengawasan aparat di lapangan.
"Video yang viral itu seharusnya menjadi alarm keras bagi Polri. Sangat memprihatinkan jika dugaan aktivitas narkoba yang disebut berlangsung secara terbuka justru pertama kali diungkap oleh masyarakat, bukan hasil pengungkapan aparat penegak hukum," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Senin (29/6/2026).
Fernando mempertanyakan efektivitas fungsi intelijen dan satuan reserse narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu dan Polsek Kualuh Hulu.
"Di mana fungsi intelijen? Di mana peran reserse narkoba? Jika masyarakat bisa menemukan dugaan aktivitas tersebut dengan mudah, seharusnya aparat jauh lebih dulu mengetahui dan mengambil tindakan," ujarnya.
Menurut Fernando, maraknya dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut menjadi indikator bahwa penanganan narkotika di tingkat daerah perlu dievaluasi secara serius.
Karena itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan evaluasi terhadap Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Labuhanbatu, hingga Kapolsek Kualuh Hulu apabila dinilai tidak mampu menekan peredaran narkoba di wilayah hukumnya.
"Perang melawan narkoba tidak boleh berhenti pada slogan. Jika memang ada pimpinan wilayah yang tidak mampu mengendalikan peredaran narkoba di daerahnya, sudah sewajarnya dilakukan evaluasi demi menghadirkan penegakan hukum yang lebih efektif," tegasnya.
Fernando juga mendorong agar Polri memperkuat pengawasan internal dengan melakukan tes urine secara berkala terhadap personel yang bertugas di daerah-daerah yang masuk kategori rawan peredaran narkotika.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas institusi sekaligus memastikan tidak ada aparat yang terlibat ataupun memberikan ruang bagi jaringan peredaran narkoba.
Ia mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga seluruh jajaran aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menerjemahkan komitmen tersebut dalam tindakan nyata.
"Jangan sampai citra pemerintah dan institusi Polri tercoreng hanya karena lemahnya pengawasan atau ketidakmampuan oknum pejabat di daerah dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar pernyataan," katanya.
Selain meminta evaluasi terhadap jajaran kepolisian di Sumatera Utara, Fernando kembali mendorong Kapolri segera merealisasikan pembentukan Polres Labuhanbatu Utara.
Menurutnya, beban kerja Polres Labuhanbatu yang hingga kini masih membawahi dua kabupaten dinilai terlalu besar sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan dan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan narkotika.
"Sudah saatnya Labuhanbatu Utara memiliki Polres sendiri agar pelayanan kepolisian lebih maksimal dan upaya pemberantasan narkoba dapat dilakukan lebih fokus serta efektif," pungkasnya.
