Jakarta, MI – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Panglima TNI dan Kapolri segera mengendalikan seluruh personel yang bertugas di Papua menyusul tewasnya seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) dalam insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya.
Pigai menegaskan, aparat keamanan harus mengedepankan profesionalisme dan perlindungan terhadap warga sipil dalam setiap pelaksanaan tugas.
Menurut Pigai, insiden yang menewaskan pendeta tersebut menjadi peringatan serius di tengah masih tingginya korban sipil dalam konflik yang terjadi di Papua. Ia meminta agar setiap anggota TNI dan Polri yang bertugas di wilayah itu berada di bawah kendali penuh pimpinan serta menjalankan tugas sesuai prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
"Penembakan pendeta di Intan Jaya dan Papua, kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).
Pigai menjelaskan, kasus penembakan tersebut masih didalami aparat keamanan setelah sebelumnya diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Meski penyelidikan masih berlangsung, ia menilai perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama.
Ia juga menyoroti kondisi keamanan di Papua yang dinilai masih memprihatinkan karena korban sipil terus berjatuhan. Situasi tersebut, menurutnya, tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah.
"Hampir setiap hari ada kematian warga sipil tidak berdosa," ujarnya.
Pigai menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak hidup dan keamanan setiap warga negara. Karena itu, penyelesaian persoalan di Papua harus mengedepankan pendekatan yang menghormati hak asasi manusia, bukan semata-mata pendekatan keamanan.
Selain meminta aparat bertindak profesional, Pigai juga mendorong penguatan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat guna menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di Papua.
Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk meminimalkan jatuhnya korban sipil sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara.
"Kementerian HAM menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Papua dan berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait guna memastikan setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia mendapat perhatian serta penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum," tegas Pigai.
Ia pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya pendeta GKI tersebut dan berharap insiden yang terus memakan korban jiwa di Papua menjadi perhatian serius semua pihak agar tidak kembali terulang.**
