Jakarta, MI - Tewasnya pilot pesawat sipil milik maskapai Associated Mission Aviation (AMA), Nicholas F. Goselin, dalam aksi penyerangan dan pembakaran pesawat di Lapangan Terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, memicu keprihatinan sekaligus kecaman dari DPR.
Peristiwa tersebut dinilai sebagai serangan terhadap warga sipil yang tidak dapat ditoleransi dan harus segera direspons dengan langkah pengamanan yang lebih kuat.
Anggota Komisi XIII DPR Fauqi Hapidekso, mengutuk keras aksi brutal yang merenggut nyawa pilot tersebut. Menurutnya, pembunuhan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius dan tidak boleh dibiarkan terus berulang di wilayah konflik Papua.
"Kami prihatin atas aksi pembakaran pesawat yang menyebabkan pilot meninggal dunia. Kami meminta pemerintah memastikan keamanan dan keselamatan warga sipil di daerah konflik Papua. Jangan sampai ada lagi korban sipil akibat konflik yang terus berlangsung. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," ujar politisi PKB ini, Jumat (3/7/2026).
Fauqi menilai, serangan terhadap pesawat perintis tidak hanya mengancam keselamatan awak penerbangan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di pedalaman Papua. Selama ini, penerbangan perintis menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok, obat-obatan, serta transportasi tenaga kesehatan dan pendidik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Karena itu, ia menegaskan pengamanan terhadap penerbangan sipil di wilayah rawan konflik harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Keamanan penerbangan perintis harus dijamin. Jika ancaman terhadap pesawat sipil terus terjadi, masyarakat di pedalaman Papua akan kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, distribusi logistik, serta berbagai kebutuhan dasar yang menjadi hajat hidup mereka," katanya.
Legislator PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah itu juga meminta pemerintah segera melakukan investigasi secara menyeluruh atas insiden tersebut. Selain itu, ia mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengamanan di setiap lapangan terbang perintis.
Menurut Fauqi, perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan, tenaga kesehatan, guru, hingga awak penerbangan yang bertugas di wilayah pedalaman harus menjadi prioritas agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa dihantui ancaman kekerasan.
"Kita harus mencegah bertambahnya korban sipil. Penegakan hukum yang tegas serta koordinasi yang kuat sangat diperlukan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan masyarakat sipil dapat menjalani kehidupan dengan aman," pungkasnya.
