Jakarta, MI– Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck mempertanyakan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Utara. Ia mengaku baru mengetahui proyek tersebut dari pihak lain, padahal pembangunan fisik dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan anggaran negara yang nilainya tidak kecil.
Pernyataan itu disampaikan Ijeck dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Senin (6/7/2026) di gedung Parlemen.
"Saya berterima kasih karena di Sumatera Utara ada empat Sekolah Rakyat yang sedang dibangun. Tapi saya ingin bertanya, apa kriteria penentuan pembangunannya?" ujar Ijeck.
Empat lokasi pembangunan yang disinggung berada di Kabupaten Dairi, Toba, Simalungun, dan Asahan.
Namun, Ijeck mengaku heran karena dirinya bersama anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara tidak pernah memperoleh informasi mengenai proyek tersebut.
"Sebagai anggota Komisi V dari Sumatera Utara, saya bersama Pak Lokot sama sekali tidak tahu. Saya malah mengetahui pembangunan ini dari orang lain," katanya.
Menurut Ijeck, meskipun usulan pembangunan Sekolah Rakyat berasal dari Kementerian Sosial, pelaksanaan fisiknya tetap menjadi tanggung jawab Kementerian PU. Karena itu, DPR sebagai mitra kerja memiliki fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan sejak awal.
"Saya bukan meminta sesuatu. Kami hanya ingin tahu karena tugas kami adalah melakukan pengawasan. Kami ingin melihat bagaimana pembangunan itu dilaksanakan di lapangan," tegasnya.
Ijeck menilai program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan yang baik dan hampir seluruh daerah menginginkan kehadiran sekolah tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan dan sesuai dengan perencanaan.
Ia berharap pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghasilkan bangunan yang berkualitas.
"Semoga pembangunan ini benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaatnya besar bagi masyarakat. Pelaksanaannya juga harus sesuai dengan anggaran yang sudah dialokasikan," ujarnya.
Ijeck juga mengingatkan agar kualitas konstruksi tidak dikorbankan mengingat besarnya anggaran yang digunakan dalam proyek tersebut.
"Jangan sampai nanti Sekolah Rakyat selesai dibangun tetapi kualitas bangunannya tidak sesuai, cepat rusak atau bahkan hancur. Anggarannya juga tidak sedikit, sementara saya sama sekali tidak mengetahui prosesnya," katanya.
Lima Lokasi Baru Disiapkan pada 2026
Sementara itu, berdasarkan perencanaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan lima Sekolah Rakyat baru pada 2026.
Lokasi tersebut berada di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Padangsidimpuan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara, Illyan Chandra Simbolon, menjelaskan konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dirancang tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga dilengkapi asrama, sarana olahraga, rumah ibadah, hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya.**
