Bekasi, MI – Upaya memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-19 Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) bersama Rakernas ke-2 Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) yang digelar di Asrama Haji Kelas I Bekasi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (6/7/2026).
Salah satu agenda penting yang disepakati adalah pembentukan pos pengaduan masyarakat di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan.
Ketua Umum DPP LAKI Burhanudin Abdullah mengatakan, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama masih maraknya tindak pidana korupsi di berbagai daerah.
Karena itu, Rakernas bersama ini difokuskan untuk memperkuat sistem pengawasan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
"Target kita hari ini adalah bagaimana memperkuat dan mempertajam pengawasan. Selama ini tindak pidana korupsi terjadi di mana-mana karena pengawasannya masih lemah. Kami ingin memperkuat komitmen pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum agar bersama-sama melakukan pengawasan terhadap potensi tindak pidana korupsi," ujar Burhanudin.
Burhanudin menyebut, sudah 19 tahun mengelola organisasi baru kali ini dalam sejarahnya melakukan Rakernas bersama dua organisasi.
"Rakernas bersama ini telah membuat sejarah baru dalam pembentukan pos pengaduan masyarakat untuk membasi korupsi," tegasnya.
Menurutnya, LAKI dan PROGIB akan membangun pola pengawasan baru melalui pembentukan pos pengaduan korupsi di setiap daerah.
Pos tersebut nantinya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan penyimpangan maupun praktik korupsi.
"Setiap kabupaten dan kota akan kita bangun pos pengaduan, bahkan jika memungkinkan sampai ke tingkat kecamatan. Dengan adanya pos-pos pengaduan ini, kami berharap dapat mengurangi ruang gerak oknum-oknum yang ingin mencuri uang rakyat," katanya.
Burhanudin menambahkan, pembentukan jaringan pengaduan masyarakat menjadi salah satu target utama Rakernas yang akan dibahas secara mendalam selama tiga hari.
"Rakernas ini menitikberatkan pada penguatan pengawasan, membangun komitmen bersama, serta merumuskan pembentukan pos-pos pengaduan di seluruh daerah. Sistem ini akan dijalankan secara sinergis antara LAKI dan PROGIB," jelasnya.
Rakernas yang dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai daerah tersebut juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi kedua organisasi dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Rakernas bersama ini, akan digelar selama 3 hari untuk mencapai kesepakatan terbentuknya jaringan pengaduan masyarakat di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PROGIB Dimpos Simamora mengatakan Rakernas bersama mengusung tema "Peran Pengawasan Menuju Indonesia Emas". Tema tersebut dipilih sebagai bentuk komitmen kedua organisasi dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah.
"Kami telah memutuskan bersama bahwa pengawasan harus ditingkatkan agar seluruh program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat. Kami ingin mendorong transparansi sehingga masyarakat semakin yakin bahwa setiap program pemerintah berjalan secara terbuka dan akuntabel," ujarnya.
Menurut Dimpos, PROGIB siap mengambil peran sebagai garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.
"PROGIB harus menjadi garda terdepan dalam pengawasan. Kami siap mengawal dan terlibat dalam setiap program yang sedang dijalankan pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Melalui Rakernas bersama ini, LAKI dan PROGIB berharap lahir sistem pengawasan berbasis masyarakat yang lebih kuat, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan sejak dini sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih menuju Indonesia Emas.
