Jakarta, MI - Gugurnya tiga anggota Polri saat menjalankan operasi penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah, memicu perhatian dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi III DPR Abdullah, mendesak Mabes Polri mengusut tuntas kasus tersebut hingga membongkar seluruh jaringan narkotika yang terlibat, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi pemberantasan narkoba.
Abdullah terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga personel Polri yang tengah menjalankan tugas negara.
Ketiga anggota yang gugur adalah Aipda Yudhie Perdana Putra, Aiptu Sumaryanto, dan Bripda Nopandri Ramadhana. Mereka meninggal dunia setelah mendapat perlawanan dari bandar narkoba beserta komplotannya dalam operasi yang berlangsung pada Rabu (1/7/2026) malam.
"Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya tiga anggota Polri yang telah mengorbankan jiwa dan raganya dalam memberantas peredaran narkoba. Pengabdian dan pengorbanan mereka menjadi bukti bahwa tugas memberantas narkoba memiliki risiko yang sangat besar. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan," kata Abdullah, Senin (6/7/2026).
Menurut Abdullah, peristiwa tersebut tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku yang terlibat di lapangan. Ia meminta Mabes Polri turun tangan secara langsung untuk mengungkap seluruh jaringan peredaran narkoba yang diduga beroperasi di Kalimantan Tengah maupun wilayah sekitarnya.
"Mabes Polri harus turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jangan berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi bongkar seluruh jaringan narkoba yang beroperasi di Kalimantan Tengah dan wilayah sekitarnya. Mereka harus disapu bersih karena telah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat dan aparat penegak hukum. Negara tidak boleh kalah melawan sindikat narkotika," tegasnya.
Ia menilai gugurnya tiga anggota Polri juga harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pola operasi pemberantasan narkoba.
Menurutnya, setiap operasi yang menyasar jaringan besar harus didukung perencanaan yang matang, pemetaan ancaman yang akurat, serta dukungan personel dan perlengkapan yang memadai.
"Polri harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi penindakan terhadap bandar narkoba. Jangan sampai ada lagi anggota yang gugur dalam menjalankan tugas karena kurangnya persiapan atau dukungan yang memadai. Keselamatan personel harus menjadi prioritas dalam setiap operasi," ujarnya.
Abdullah menambahkan, operasi pemberantasan narkoba harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi di lapangan.
Jika berhadapan dengan jaringan yang memiliki kekuatan besar atau diduga bersenjata, aparat perlu memperkuat strategi, menambah jumlah personel, serta melengkapi peralatan operasional agar risiko terhadap petugas dapat diminimalkan.
"Perencanaan operasi harus benar-benar matang dengan mempertimbangkan seluruh potensi ancaman di lapangan. Penambahan personel serta dukungan peralatan yang memadai juga perlu dilakukan agar operasi berjalan lancar, sukses, dan keselamatan anggota tetap menjadi prioritas," katanya.
Abdullah menegaskan bahwa tragedi tersebut tidak boleh melemahkan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba. Sebaliknya, peristiwa itu harus menjadi pemicu untuk memperkuat perang melawan narkotika dan memastikan seluruh jaringan yang merusak generasi bangsa dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.
"Perang melawan narkoba tidak boleh surut hanya karena adanya perlawanan dari para pelaku. Justru kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemberantasan narkotika secara lebih tegas, terukur, dan menyeluruh demi melindungi masyarakat serta menyelamatkan masa depan generasi muda Indonesia," pungkas Abdullah.
