Jakarta, MI– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan turun menjadi sekitar Rp174 triliun, jauh lebih rendah dibanding pagu indikatif yang sebelumnya mencapai sekitar Rp270 triliun.
Menurut Said, proyeksi tersebut didasarkan pada evaluasi kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta sasaran penerima manfaat program yang diperkirakan mencapai puluhan juta siswa.
"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Kemudian kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa. Kalau ditambah anggaran kesehatan seperti stunting dan ibu hamil, hitungan saya tidak lebih dari Rp174 triliun," kata Said di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2026).
Saat dimintai tanggapan mengenai selisih anggaran yang cukup besar dibanding angka yang selama ini beredar, Said mengakui terjadi penurunan signifikan.
"Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi awal. Pembahasan resmi bersama pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2027 baru akan dilakukan menjelang pengesahan APBN pada September mendatang.
"Diketoknya nanti di bulan September. Banggar tidak bisa menetapkan sendiri, harus bersama pemerintah," katanya.
Said memastikan, berkurangnya kebutuhan anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, fokus utama pemerintah dan DPR adalah memastikan tata kelola program semakin baik serta kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat tetap terjaga.
"Jangan melihat hanya karena anggarannya turun lalu dianggap programnya menurun. Yang paling penting adalah menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima anak-anak kita. Dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 mencapai Rp270,2 triliun dengan target melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, Agustina menegaskan angka tersebut belum bersifat final karena masih dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
BGN juga masih mengevaluasi jumlah penerima manfaat, termasuk kemungkinan penyesuaian sekitar delapan juta penerima, seiring penyempurnaan sasaran program dan efisiensi tata kelola, termasuk pengelolaan dapur penyedia makanan.**
