Jakarta, MI - Deretan kunjungan pemimpin dunia ke Indonesia dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi sinyal meningkatnya kepercayaan internasional terhadap arah baru pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian itu disampaikan GREAT Institute yang melihat perubahan paradigma pembangunan Indonesia mulai mendapat perhatian positif dari berbagai negara.
Presiden Belarus Aleksander Lukashenko berkunjung ke Indonesia pada 2-4 Juli 2026. Setelah itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba pada 6 Juli, disusul kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi pada 6-7 Juli 2026.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai para pemimpin dunia melihat pendekatan pembangunan yang diusung pemerintahan Prabowo sebagai langkah memperkuat posisi ekonomi dan politik Indonesia di tingkat global.
“Pemimpin-pemimpin dunia dapat melihat dan mengapresiasi pendekatan baru yang digunakan pemerintahan Indonesia di era Prabowo Subianto. Orientasi pembangunan yang memberikan peran besar pada negara atau state-driven orientation ini bertujuan untuk memperkuat pondasi ekonomi dan politik Indonesia di panggung global. Tentu ini hal yang positif sehingga diapresiasi,” ujar Teguh, Senin (6/7/2026).
Terkait kunjungan Lawrence Wong, Teguh mengatakan, selama ini ada penilaian bahwa hubungan Indonesia dan Singapura mengikuti model ketergantungan center-periphery atau pusat-pinggiran. Dalam model ini, Indonesia menjadi “negara pinggiran” yang mensuplai nilai tambah ekonomi ke Singapura yang berperan “negara pusat”.
Namun, menurutnya, penandatanganan 26 perjanjian dan kesepakatan dalam Leaders' Retreat di Istana Negara menunjukkan keinginan Indonesia membangun kemitraan yang lebih setara dan saling menguntungkan (win-win solution).
Meski demikian, Teguh mengingatkan tantangan terbesar justru berada di dalam negeri. Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah, mulai dari menteri koordinator, para menteri, hingga pelaksana di tingkat bawah, harus bergerak selaras dengan visi besar yang telah dituangkan dalam berbagai kesepakatan tersebut.
“Mereka harus bisa bergerak seirama dengan kebijakan besar Prabowo yang menjiwai kesepakatan-kesepakatan itu,” kata Teguh.
Ia menambahkan, persoalan implementasi teknis sering menjadi hambatan dalam merealisasikan berbagai kerja sama internasional. Karena itu, konsistensi dan kedisiplinan pelaksanaan menjadi kunci agar setiap kesepakatan benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia.
Teguh juga menegaskan bahwa kerja sama internasional bukan sekadar berharap memperoleh keuntungan dari negara lain, melainkan tentang bagaimana kita memperjuangkan manfaat tersebut di meja perundingan dan mengeksekusinya dengan serius di tingkat operasional.
Terkait respons negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Teguh menilai keduanya memahami bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.
Ia pun menekankan pentingnya memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional. “Kita tidak boleh berada di posisi pinggiran, namun harus terus memperjuangkan posisi yang lebih sentral dan menguntungkan,” ucap Teguh.
Menurutnya, dengan kesiapan internal yang kuat dan implementasi yang konsisten, kerja sama strategis Indonesia dengan Singapura maupun negara-negara lain diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
